Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (8/2) menjadi sorotan, di antaranya taktik “cooling system” Polri dipertanyakan Kompolnas sampai kontribusi Polri membantu distribusi logistik Pemilu 2024 ke daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

Polri jalan kaki kawal distribusi logistik ke pelosok Banggai

Sebanyak empat personel Polri dari satuan Polres Banggai berjalan kaki mengawal distribusi logistik Pemilu 2024 di pedalaman wilayah Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah (Sulteng)

Kapolsek Pagimana Polda Sulteng AKP Makmur dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis malam, mengatakan dalam pendistribusian logistik tersebut oleh para petugas yang terdiri atas TNI-Polri, KPPS, PPS dan warga setempat harus mendaki gunung, melewati hutan belantara dan menerjang beberapa sungai yang deras.

Selengkapnya baca di sini.

Kompolnas minta klarifikasi Kapolda Jateng terkait cooling system

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta klarifikasi kepada Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Ahmad Luthfi terkait dugaan ada permintaan kepada sejumlah rektor untuk membuat testimoni sebagai upaya cooling system.

"Ini sedang kami klarifikasi. Kami berkirim surat ke Kapolda Jateng," kata Komisioner Kompolnas Poengky Indarti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya baca di sini.

"Contraflow" Tol Jakarta-Cikampek mulai berlaku pukul 07.35 WIB

Rekayasa lalu lintas lawan arus atau contraflow di Jalan Tol Jakarta-Cikampek mulai diberlakukan Kamis, pukul 07.35 WIB, menyusul padatnya arus lalu lintas pada musim libur panjang akhir pekan Isra Mikraj dan Tahun Baru Imlek.

Untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas tersebut, serta atas diskresi dari pihak kepolisian, contraflow diberlakukan mulai KM 47 sampai KM 65 arah Cikampek, kata ​​​​​​ VP Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol Ria Marlinda Paallo di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis.

Selengkapnya baca di sini.

Polri sebut pemeliharaan kamtibmas perlu kolaborasi komunitas akademik

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) memerlukan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat, termasuk dari komunitas akademik.

"Pemeliharaan kamtibmas merupakan tugas pokok Polri guna memberikan perlindungan dan pelayanan masyarakat. Maka, dibutuhkan kolaborasi dan partisipasi seluruh elemen masyarakat, tidak terlepas juga di antaranya adalah dari elemen civitas academic," kata Trunoyudo di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya baca di sini.

Ditjen Imigrasi: Pembayaran eVisa RI bisa pakai kartu kredit dan debit

Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pramella Yunidar mengatakan pembayaran visa elektronik atau eVisa Indonesia oleh warga negara asing bisa menggunakan kartu kredit dan debit.

Hal itu karena laman resmi pembuatan visa sudah terintegrasi dengan sistem pembayaran secara dalam jaringan atau daring untuk mempermudah WNA melakukan pembayaran eVisa dari manapun, mirip seperti berbelanja daring.

Selengkapnya baca di sini.