Pindahan Ibu Kota
Ahok sebut sempat ditunjuk jadi calon Kepala Otorita IKN
8 Februari 2024 22:32 WIB
Mantan Komisaris Utama Pertamina yang juga kader PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (kiri) didampingi moderator Gracello Yeshua Davny Bonar berbicara dalam diskusi bertajuk "Ahok is Back" di Jakarta, Kamis (8/2/2024). Dalam acara tersebut Ahok menegaskan bahwa dirinya merupakan kader PDI Perjuangan yang memegang kartu keanggotaan resmi. ANTARA FOTO/Reno Esnir/foc.
Jakarta (ANTARA) - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebutkan sempat ditunjuk jadi calon Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) oleh Presiden RI Joko Widodo.
"Jujur aja waktu IKN mau dibentuk, Pak Jokowi sudah panggil, saya salah satu calon Kepala Otorita IKN saat itu," kata Ahok saat ditemui dalam acara Ahok is Back di kawasan Jakarta Selatan, Kamis.
Pada saat itu Ahok menyarankan kepada Jokowi untuk membentuk Undang-Undang IKN sebagai langkah pertama agar investor tertarik masuk.
Ahok juga menyebutkan historis yang seharusnya IKN berada di Kalimantan Tengah lantaran tidak usah melalui pembebasan lahan.
"Tiba-tiba keluar semua putusin IKN di Kaltim, pakai aja Balikpapan dan sekitarnya karena aset Pertamina itu ribuan hektare," ujarnya.
Kendati demikian, Ahok menegaskan bahwa pihaknya menyetujui IKN hanya saja pemerintah harus memikirkan terkait dengan pembebasan lahan yang dikhawatirkan mandek.
"Kalau bagi saya IKN oke. Akan tetapi, enggak usah ganti lahan karena bisa pakai di Kalteng atau di Balikpapan punya Pertamina," tambahnya.
Baca juga: Ganjar nilai sosok Ahok sebagai pribadi yang jujur
Baca juga: Ahok ungkap videonya dipotong soal ucapan Jokowi-Gibran tak bisa kerja
Selain itu, Ahok mengaku juga tertarik menjadi Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan sejumlah strategi yang telah dia siapkan.
"Saya jamin penyelundupan setop yang membuat PHK begitu banyak, semua penjualan akan macet, pajak semua akan turun, hingga negara bisa bangkrut," jelasnya.
Jika menjadi Dirjen Bea dan Cukai, kata Ahok, tidak ada upah minimum provinsi (UMP). Namun, semua itu sudah terlewat mengingat syarat usia yang terbatas.
"Saya enggak bisa jadi Dirjen Bea dan Cukai lagi, umur saya udah lewat, itu cerita 4 tahun yang lalu," ujarnya.
Ahok melalui unggahan di akun sosial medianya pada hari Jumat (2/2) mengumumkan bukti surat pengunduran dirinya dari Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Pengunduran diri ini terkait dengan dukungannya terhadap pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
"Jujur aja waktu IKN mau dibentuk, Pak Jokowi sudah panggil, saya salah satu calon Kepala Otorita IKN saat itu," kata Ahok saat ditemui dalam acara Ahok is Back di kawasan Jakarta Selatan, Kamis.
Pada saat itu Ahok menyarankan kepada Jokowi untuk membentuk Undang-Undang IKN sebagai langkah pertama agar investor tertarik masuk.
Ahok juga menyebutkan historis yang seharusnya IKN berada di Kalimantan Tengah lantaran tidak usah melalui pembebasan lahan.
"Tiba-tiba keluar semua putusin IKN di Kaltim, pakai aja Balikpapan dan sekitarnya karena aset Pertamina itu ribuan hektare," ujarnya.
Kendati demikian, Ahok menegaskan bahwa pihaknya menyetujui IKN hanya saja pemerintah harus memikirkan terkait dengan pembebasan lahan yang dikhawatirkan mandek.
"Kalau bagi saya IKN oke. Akan tetapi, enggak usah ganti lahan karena bisa pakai di Kalteng atau di Balikpapan punya Pertamina," tambahnya.
Baca juga: Ganjar nilai sosok Ahok sebagai pribadi yang jujur
Baca juga: Ahok ungkap videonya dipotong soal ucapan Jokowi-Gibran tak bisa kerja
Selain itu, Ahok mengaku juga tertarik menjadi Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan sejumlah strategi yang telah dia siapkan.
"Saya jamin penyelundupan setop yang membuat PHK begitu banyak, semua penjualan akan macet, pajak semua akan turun, hingga negara bisa bangkrut," jelasnya.
Jika menjadi Dirjen Bea dan Cukai, kata Ahok, tidak ada upah minimum provinsi (UMP). Namun, semua itu sudah terlewat mengingat syarat usia yang terbatas.
"Saya enggak bisa jadi Dirjen Bea dan Cukai lagi, umur saya udah lewat, itu cerita 4 tahun yang lalu," ujarnya.
Ahok melalui unggahan di akun sosial medianya pada hari Jumat (2/2) mengumumkan bukti surat pengunduran dirinya dari Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Pengunduran diri ini terkait dengan dukungannya terhadap pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
Tags: