Jakarta (ANTARA News) - Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) telah melayangkan surat kepada Konsul Jenderal RI (KJRI) di Jeddah agar segera memproses permohonan kepada pemerintah Arab Saudi untuk pembuatan petunjuk arah di sejumlah kawasan Masjidil Haram dan sekitarnya dengan menggunakan Bahasa Indonesia, mengingat wilayah itu semakin sempit sebagai dampak pembongkaran bangunan.

"Kami sudah mengirim surat ke KJRI. Harapannya segera diproses," kata Direktujr Pembinaan Haji dan Umroh, H.Ahmad Kartono kepada pers di Asrama Haji, Pondok Gede Jakarta, Kamis malam. Seusai memberikan pembekalan kepada petugas PPIH Daerah Kerja (Daker) Mekkah, bersama Sesditjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (PHU) Cepi Surpriatna dan H. Ahda Barori, selaku ketua penyelenggara kegiatan tersebut.

Di hadapan para peserta petugas PPIH, yang berjumlah 414 orang, Kartono menegaskan kawasan Masjidil Haram dewasa ini terkesan makin "sumpek", sempit dan banyak jalan berkelok-kelok.

Jika pada tahun sebelumnya jemaah sehabis thawaf bisa menuju tempat sa`i dengan mudah, dengan berjalan lurus, sekarang harus berjalan dengan berbelok-belok.

"Ini jika tak diantisipasi akan menyulitkan jemaah. Petugas saja yang sudah tahu kawasan itu bingung, apalagi jemaah, yang belum pernah menginjakkan kaki di Masjidil Haram," kata Kartono.

Ia menjelaskan, areal tawaf menjadi perhatian penting karena yang semula bisa menampung 42 ribu orang per jam, kini hanya sekitar 22 ribu orang per jam.

Tempat tawaf darurat yang disiapkan untuk jemaah usia lanjut dan menggunakan kursi roda, kapasitasnya pun terbatas. Hanya mampu menampung sekitar 15 ribuan jemaah.

Terkait dengan itu, ia mengingatkan agar setiap kelompok terbang (Kloter) membuat jadwal pelaksanaan tawaf.

"Sayangnya, lagi-lagi, papan pengumuman untuk memberi panduan kepada jemaah sangat minim," tambahnya.