Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta pegawai Kementerian Keuangan memahami peran strategis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kesejahteraan rakyat.

“Jajaran Kemenkeu sebagai bendahara negara harus memiliki rasa gelisah untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa APBN adalah instrumen yang telah bekerja keras dan efektif menghadirkan dampak positif bagi kesejahteraan rakyat” kata Sri Mulyani saat kunjungan kerja ke Cirebon, sebagaimana yang dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Dia berharap Kementerian Keuangan terus berinvestasi di bidang kompetensi dan pengetahuan. Pasalnya, republik ini memiliki cita-cita yang sangat tinggi, yakni ingin jadi negara maju dan kuat.

“Jadi saya minta teman-teman terus tingkatkan kompetensi dan pengetahuan, serta pemahaman Anda terhadap instrumen APBN,” tambah Menkeu.

Bendahara Negara itu juga meminta seluruh jajaran Kementerian Keuangan dapat membangun sinergi antarunit vertikal di dalam rangka untuk memperkuat perekonomian di masing-masing wilayah.

Sinergi Kementerian Keuangan bertujuan untuk melihat bagaimana APBN sebagai instrumen keuangan negara bisa memperkuat dan mendukung perkembangan perekonomian di masing-masing wilayah.

“Kita sekarang harus mulai menggunakan dan memikirkan instrumen keuangan negara itu hadir sebagai alat untuk terus membangun kesejahteraan rakyat,” ujar Sri Mulyani.

Menkeu juga berpesan kepada seluruh jajaran untuk tetap menjaga semangat integritas dan profesionalisme demi memberikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih atas kerja keras, prestasi, dedikasi dari seluruh jajaran Kementerian Keuangan yang saya yakin tahun 2023 yang baru saja kita tutup dalam suasana dan prestasi dari keuangan negara yang sangat baik. Terima kasih atas semangat untuk bersinergi,” kata Menkeu.

Baca juga: Menkeu yakin ekonomi Indonesia tumbuh kuat 5,2 persen pada 2024

Baca juga: Menkeu laporkan pelaksanaan APBN 2024 kepada Presiden

Baca juga: Menkeu: Penebalan bansos bentuk upaya APBN lindungi masyarakat