“Penangkapan ikan terukur ini juga menyerap tenaga kerja di berbagai industri perikanan dan tidak menutup kemungkinan pengembangan wisata bahari,” ujarnya di Jakarta, Selasa.
Lebih lanjut, Tebe sapaan akrabnya, menjelaskan implementasi Penangkapan Ikan Terukur (PIT) akan diterapkan pada enam zona di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), khususnya di dua lokasi percontohan dalam zona tiga penangkapan ikan terukur pada tahun 2024.
Baca juga: IMFBF 2024: Penangkapan Ikan Terukur Buka Peluang Investasi Hulu ke Hilir
Baca juga: RI-Spanyol bahas implementasi MRA Sertifikasi awak kapal
“Estimasi potensi efek ganda pada zona tiga penangkapan ikan terukur akan menyerap 60.000 lebih tenaga kerja. Selain itu akan tumbuh juga industri lain seperti galangan kapal, unit pengolahan ikan, pabrik es, BBM hingga air bersih,” paparnya.Baca juga: IMFBF 2024: Penangkapan Ikan Terukur Buka Peluang Investasi Hulu ke Hilir
Baca juga: RI-Spanyol bahas implementasi MRA Sertifikasi awak kapal
Untuk mendukung implementasi penangkapan ikan terukur, KKP juga menghadirkan modeling kampung nelayan modern (kalamo), salah satunya desa Samber-Binyeri, Papua yang telah diresmikan Presiden RI Joko Widodo pada November 2023 dengan nilai pengembangan sebesar Rp22,1 miliar.
Selanjutnya, pada tahun 2024 ini KKP melakukan pembangunan kalamo pada 10 lokasi di beberapa provinsi.
Selanjutnya, pada tahun 2024 ini KKP melakukan pembangunan kalamo pada 10 lokasi di beberapa provinsi.
Kehadiran kalamo ini diharapkan mampu mendongkrak pendapatan masyarakat melalui perbaikan berbagai fasilitas, seperti dermaga, tempat pelelangan ikan, ruang penyimpanan dingin, pabrik es hingga sentra kuliner.
Baca juga: Sejumlah K/L dukung KKP dalam tata kelola kelautan perikanan
Baca juga: Unhas dan KKP dorong ketahanan pangan sektor kelautan dan perikanan
Baca juga: Sejumlah K/L dukung KKP dalam tata kelola kelautan perikanan
Baca juga: Unhas dan KKP dorong ketahanan pangan sektor kelautan dan perikanan