Kabupaten Sleman, DIY (ANTARA) - Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan bahwa kebebasan mimbar akademik di perguruan tinggi harus tetap dihormati.

"Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik itu harus tetap dihormati karena seotoriter zaman Pak Harto (Presiden ke-2 RI Soeharto) pun, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik itu relatif masih cukup didengarkan dan relatif masih berwibawa," kata Mahfud, usai menghadiri acara Tabrak, Prof!, di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (5/2).

Hal itu disampaikan Mahfud usai mendapatkan laporan dari sejumlah rektor perguruan tinggi yang diminta untuk membuat pernyataan sikap mengenai Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Ini laporan kepada saya dari beberapa rektor. Disuruh membuat pernyataan menyatakan bahwa Pak Jokowi itu orangnya negarawan, baik. Yang kedua, Pak Jokowi berhasil mengatasi krisis. Ketiga, pemilu berjalan baik, dan sebagainya," ujarnya.

Mahfud menjelaskan ada beberapa rektor yang diminta membuat sikap seperti itu. Kemudian, kata dia, para rektor tersebut ada yang membuat pernyataan dengan format yang sama, dan ada juga yang menolak.

"Lalu ada yang tidak mau begitu, seperti Rektor Universitas Soegijapranata, Unika, di Semarang itu memberi tahu kepada kami. 'Kami disuruh membuat seperti ini. Ini teman kami sudah membuat pernyataan seperti ini, ada pernyataan rektor yang sama isinya, kayak template, tetapi ada yang samar-samar,' dan sebagainya," ujar Mahfud.

Menurut Mahfud, tindakan untuk mengajak sejumlah rektor menyatakan sikap seperti itu adalah perbuatan yang kurang sehat.

"Menurut saya itu kurang sehat membuat tandingan-tandingan itu. Memecah belah masyarakat dan memecah belah kampus juga," katanya lagi.

Walaupun demikian, kata Mahfud, adanya upaya-upaya seperti itu tidak menghentikan gerakan dari kampus untuk tetap bersuara.

"Tetapi, semakin ditekan perguruan tinggi, semakin menggelombang gerakan-gerakan," ujarnya lagi.

Sebelumnya dalam acara itu, Mahfud juga mengatakan bahwa perguruan tinggi tidak takut dengan adanya tekanan untuk bersuara di masa Pemilu 2024.

"Kalau mengatakan perguruan tinggi takut karena adanya tekanan, itu tidak mudah karena sampai sore ini (Senin 5/2), sudah 59 perguruan tinggi yang terus dan akan terus setiap perguruan tinggi akan menyatakan sikap untuk mengawal pemilu, dan munculnya pemerintahan yang beretika," kata Mahfud.

Sementara itu, Mahfud mengucapkan terima kasih kepada sivitas academika Universitas Gadjah Mada (UGM) yang terlebih dahulu memulai menyatakan sikap.

"Oleh sebab itu, karena sedang di Jogja, mari kita mengucapkan terima kasih kepada para guru besar dan sivitas akademika UGM yang telah memulai lebih dulu untuk mengajak perguruan tinggi lain menyatakan sikap yang sama," ucapnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari, dan hari-H pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.
Baca juga: Rektor IPB sampaikan kebebasan akademik modal cetak SDM unggul
Baca juga: KKAI minta Pemerintah hargai kebebasan berpendapat