Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan total pinjaman siaga yang disiapkan pemerintah termasuk dengan perjanjian "bilateral swap agreement" (BSA) sebagai antisipasi terhadap krisis mencapai 30 miliar dolar AS.

"Saya tidak bilang secara pasti (30 miliar dolar AS), tapi mungkin bisa lebih dari itu," katanya di Jakarta, Selasa.

Chatib menjelaskan saat ini pemerintah telah memiliki pinjaman siaga dari lembaga multilateral senilai 5,5 miliar dolar AS termasuk perjanjian BSA dengan Jepang sebesar 12 miliar dolar AS, sehingga total mencapai 17,5 miliar dolar AS.

Namun, pemerintah sedang melakukan negosiasi perjanjian BSA dengan China dan satu negara lain, sebagai langkah proaktif apabila dibutuhkan bantuan likuditas dalam jangka pendek. Dengan demikian, nantinya pemerintah memiliki dana senilai 30 miliar dolar AS sebagai mitigasi.

"Nanti kita `officially announcement`, sekarang kita punya 17,5 miliar dolar AS dan nanti akan bertambah," kata Chatib.

Pemerintah saat ini telah memiliki pinjaman siaga sebesar 5,5 miliar dolar AS yang berasal dari Bank Dunia senilai dua miliar dolar AS, Bank Pembangunan Asia (ADB) sebesar 500 juta dolar AS, Japan Bank for International Cooperation (JBIC) sebesar 1,5 miliar dolar AS dan pemerintah Australia senilai satu miliar dolar AS.

Sebelumnya, Bank Indonesia dan Bank of Japan, telah sepakat untuk memperpanjang masa BSA yang berlaku efektif sejak akhir Agustus 2013, dalam kerangka Chiang Mai Initiative sebagai bagian dari kerja sama keuangan negara anggota ASEAN+3.

Perpanjangan tersebut merupakan bagian dari perjanjian peningkatan nilai BSA pada 2009, dimana Indonesia dapat melakukan swap rupiah/dolar AS dengan nilai maksimum 12 miliar dolar AS atau meningkat dua kali lipat dari nilai sebelumnya enam miliar dolar AS.

Perjanjian BSA antara Indonesia dan Jepang pertama kali ditandatangani pada 2003, sebagai upaya untuk menjaga kestabilan keuangan kawasan di tengah perlambatan perekonomian global yang semakin dalam dan peningkatan risiko pembalikan modal di pasar keuangan.
(S034/N002)