Jakarta (ANTARA News) - Komisi III DPR RI menunda Rapat Kerja (Raker) dengan Kepala Kepolisian RI, Jenderal Timur Pradopo karena Timur mendadak dipanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk rapat khusus.

"Kami baru terima kabar bahwa Kapolri dipanggil mendadak oleh Presiden. Ada rapat khusus," ungkap Wakil Kepala Kepolisian RI, Komjen Oegroseno saat memberikan penjelasan di hadapan anggota Komisi III DPR RI, Jakarta, Selasa, pagi.

Mendapat penjelasan tersebut, beberapa fraksi mengusulkan agar Raker ditunda.

"Saya berharap kehadiran Kapolri karena sangat penting untuk minta penjelasan terkait berbagai peristiwa," kata anggota Komisi III DPR RI, Syarifuddin Sudding dari fraksi Partai Hanura.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI lainnya dari Fraksi PDIP, Trimedya Panjaitan mengatakan, kalaupun hari ini Kapolri berhalangan hadir, maka sebaiknya dilakukan penundaan sampai ada waktu luang.

"Banyak yang ingin kita tanyakan kepada beliau. Bagaimana persiapan Polri untuk hadapi kegiatan politik. Itu yang kita minta penjelasan. Lagi pula Kabareskrim, Komjen Sutarman juga tak hadir. Atas dasar itu, kami usulkan diagendakan kembali saja Raker dengan Kapolri. Dan seminggu sebelum Raker, Presiden jangan memanggil lagi Kapolri," kata Trimedya.

Hal yang sama diusulkan oleh Ahmad Yani dari Fraksi PPP, Aboe Bakar Al Habsy dari Fraksi PKS, Bambang Soesatyo dari Fraksi Golkar, dan Taslim dari Fraksi PAN.

Hanya Fraksi Demokrat saja yang tak setuju raker tersebut ditunda.

"Saya rasa ketidakkehadiran Kapolri tak jadi masalah karena yang hadir saat ini sudah lengkap. Staf Polri yang lengkap ini sudah mewakili Kapolri karena pikiran Kapolri itu otaknya ada di staf-staf ini. Maka dilanjutkan saja raker karena banyak informasi yang didapat dari staf-staf ini," kata anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Salim Mengga.

Ketua Komisi III DPR RI, Gede Pasek Suardika akhirnya memutuskan untuk menunda raker tersebut karena sebagian besar fraksi di Komisi III DPR RI meminta penundaan.

"Dari pandangan fraksi-fraksi sebaiknya ditunda. Dan itu sesuai demokrasi, maka raker ini ditutup," kata Pasek