Kendari (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto menghimbau kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sultra memitigasi potensi terjadinya bencana alam di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dianggap rawan atau zona merah.

"Jadi pemetaan harus dilakukan dari sekarang untuk mengetahui TPS yang zona merah itu di mana saja, agar bisa dilakukan pencegahan agar logistik pemilu tidak rusak," kata Andap, di Kendari, Senin.

Dia mengatakan pentingnya melakukan pemetaan di semua daerah di Sultra terhadap TPS yang dianggap rawan terkena bencana alam.

Terlebih lagi saat ini kondisi cuaca sedang berada pada peningkatan curah hujan yang diprediksi BMKG hingga bulan April akan terus meningkat sehingga persiapan mesti dilakukan guna menghadapi situasi ini.

Baca juga: Pemkab Bekasi susun rencana aksi siaga bencana saat pemilu

Baca juga: Polres Metro Jaktim petakan 231 TPS rawan terjadi konflik

Menurutnya, bila pemerintah telah melakukan pemetaan selanjutnya bisa menjalin kerja sama atau komunikasi dengan pihak penyelenggara dalam hal ini KPU untuk sekiranya menggeser atau memindahkan lokasi yang dinilai rawan.

"Menakar skenario terburuk harus disusun rencana kontigensinya mulai dari penyaluran logistik hingga nanti hari H dan selesai pengumpulan hasil Pemilu," ujarnya.

Ia menambahkan, kejadian bencana banjir di Kolaka bisa menjadi pelajaran bagi semua agar selalu siap dan waspada terhadap bencana alam yang mungkin saja terjadi tanpa diprediksi apalagi pada saat rangkaian Pemilu 2024 yang tinggal menghitung hari saja.

"Kita sudah diberi contoh dengan kejadian banjir Kolaka yang harus menjadi peringatan untuk kita, terutama dalam menghadapi dan dalam upaya menyukseskan Pemilu 2024," tuturnya.*

Baca juga: Gelar simulasi, KPU Pekalongan siapkan 195 TPS panggung wilayah banjir

Baca juga: Polres Pamekasan terapkan pengamanan 2:1:2 untuk TPS sangat rawan