Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi Jawa Barat menyusun rencana aksi kesiapsiagaan bencana saat penyelenggaraan pemilihan umum 2024, melalui rapat koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama segenap unsur terkait.

Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan di Cikarang Senin mengatakan, pemerintah daerah berupaya melakukan langkah mitigasi dengan antisipasi sekaligus penanganan jika saat pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 pada 14 Februari mendatang terjadi bencana.

"Dengan dihadiri pemangku kepentingan terkait, rencana aksi yang disusun ini bisa disempurnakan dengan saran dan masukan lain, termasuk dalam konteks pengamanan Polres maupun Kodim 0509 Kabupaten Bekasi. Tadi ada Pak Kapolres, ada perwakilan Pak Dandim agar rencana aksi ini bisa disempurnakan lagi," katanya.

Dia menjelaskan, upaya kesiapsiagaan melalui rencana aksi ini akan terus diperbarui sesuai dengan kondisi iklim ke depan di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi, termasuk menyiagakan personel serta perlengkapan logistik.

"Karena itu ada Forkopimda selain untuk pengamanan, tapi juga untuk sumber daya yang bisa digunakan untuk penanggulangan bencana juga kita arahkan. Termasuk PMI dan perusahaan juga akan kita ajak," katanya.

Dia mengaku telah menginstruksikan seluruh jajaran camat hingga kepala desa dan lurah untuk terus memantau kondisi cuaca serta kesiapan maupun titik-titik rawan agar mendapatkan penanganan khusus.

"TPS yang tadi teridentifikasi rawan bencana, masih bisa digeser atau tidak, tentu dengan persetujuan KPU. Lalu cadangan seperti misalnya angin puting beliung kan sulit diantisipasi sehingga kalau itu dicadangkan dari sekarang, kita sudah siap," katanya.

Kepala BPBD Kabupaten Bekasi Muchlis menyatakan, pemetaan dan rencana aksi penting dilakukan mengingat prakiraan cuaca menurut siklus iklim pada Februari 2024 merupakan musim hujan, sehingga membutuhkan langkah antisipasi di wilayah Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan banjir serta bencana.

"Berdasarkan data dari KPU, dari sekitar 8.417 TPS di Kabupaten Bekasi itu kurang lebih ada 721 TPS di 65 desa dan 20 kecamatan yang rawan banjir apabila terjadi hujan maupun kiriman dari hulu," katanya.

Pihaknya menyiagakan tim gabungan dari Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), Destana, TNI-Polri, PMI, serta relawan tanggap bencana untuk mengisi pos induk tim reaksi cepat atau Pos Aju di enam titik utama yang tersebar di beberapa kecamatan.

"Kita mendirikan enam Pos Aju, bentuknya seperti rayon, satu posko itu untuk mewakili beberapa kecamatan. Kemudian kita dirikan tenda-tenda, berikut peralatan. Jadi kita menyiapkan, apabila terjadi banjir dan sebagainya kita sudah lebih dekat, dibandingkan hanya stand by di gedung BPBD," katanya.

Pos Aju ini dijadwalkan mulai berdiri dari hari sebelum pemilihan, saat pemilihan, dan setelah pemilihan, atau selama tiga hari piket petugas.

"Skenario kita buat seperti itu, tadi ada masukan dari Pak Kapolres, bagaimana kalau harinya ditambahkan karena ada penghitungan juga di kecamatan yang di atas tanggal 15 Februari. Itu akan kita laporkan ke pimpinan bagaimana kalau posko itu waktunya kita perpanjang," katanya.