Pemerintah Indonesia, lanjut dia, berkomitmen untuk memberikan kemudahan perizinan,insentif, keamanan dan kestabilan iklim politik, konektivitas dan sumber daya manusia terampil sebagai tenaga kerja.
Dalam kesempatan itu, Trenggono menjelaskan pemerintah Indonesia melalui KKP memiliki lima arah kebijakan yang disebut ekonomi biru, di antaranya memperluas kawasan konservasi laut; Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota; pengembangan budi daya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan; pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulai kecil dan pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.
Adapun peluang investasi di sektor kelautan dan perikanan diakuinya sangat besar mulai dari hulu, hilir, pemasaran hingga distribusi produk kelautan perikanan yang meliputi usaha pengolahan rumput laut di Wakatobi, Industri pengolahan udang terintregrasi di Kebumen, Industri pengolahan udang di Cilacap, budi daya rumput laut di Takalar, pembenihan nila salin di Pati, Budidaya dan pasca panen udang vaname di Lampung Timur, budi daya udang di Sumbawa Barat, serta perikanan tangkap terintegrasi dan pengolahannya di Maluku Tengah.
Kesadaran masyarakat soal manfaat makanan laut turut menyumbang perkembangan industri makanan laut meningkat, bahkan Global Seafood Market memproyeksikan pasar seafood global akan tumbuh dengan laju tahunan hingga 8,92 persen.
KKP juga mendorong sektor perikanan budi daya sebagai langkah utama dalam penyediaan kebutuhan ikan konsumsi dengan lima komoditas utama yang didorong yakni udang, kepiting, rumput laut, lobster dan tilapia.
Baca juga: Trenggono: Kerja sama RI-Vietnam ciptakan investasi budi daya lobster
Baca juga: KKP petakan 2.398 regulasi agar lebih ramah iklim investasi
Baca juga: KKP: Perpres RZ Kawasan jadi penerang investasi di ruang laut