Jakarta (ANTARA/JACX) - Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan menyebut semua guru dan dosen di Jakarta dibebaskan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Kami ceritakan sedikit yang kami kerjakan di Jakarta. Guru-guru PAUD mendapatkan hibah di Jakarta, dan guru-guru agama mendapat bantuan. Semua guru dan dosen di Jakarta bebas PBB rumahnya. Sebagai bentuk penghargaan dari negara," kata Anies Baswedan dalam debat kelima yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Ahad.

Benarkah klaim tersebut?

Penjelasan:

Berdasarkan Pergub DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2021 memasukan guru dan tenaga kependidikan sebagai salah satu pihak yang dibebaskan dari pembayaran PBB.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta mengumumkan bahwa 'warga kehormatan' DKI Jakarta dibebaskan dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Mereka yang dianggap berjasa bagi bangsa dan negara sehingga dibebaskan dari pembayaran PBB-P2 adalah guru dan tenaga kependidikan, dosen dan tenaga kependidikan perguruan tinggi, veteran, perintis kemerdekaan, penerima gelar pahlawan nasional, penerima tanda kehormatan, mantan presiden dan mantan wakil presiden, mantan gubernur dan mantan wakil gubernur, purnawirawan TNI/Polri, dan pensiunan pegawai negeri sipil (PNS).

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.

Debat pamungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres dan KPU menyelenggarakannya dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media di Indonesia.