Jakarta (ANTARA News) - Ekonom Universitas Diponegoro FX Soegijanto menilai birokrasi yang kaitannya dengan investasi masih perlu diperbaiki meski Indonesia sudah mengantongi peringkat 38 dari World Economic Forum sebagai salah satu negara daya saing terbaik dunia.

"Lamanya perizinan, itu termasuk yang harus diperbaiki dari sisi birokrasi," katanya kepada Antara di Jakarta, Kamis.

Dia menyebutkan ada tiga hal yang perlu dilakukan untuk mengembalikan "gairah" investasi di tengah kondisi ekonomi yang cenderung menurun akhir-akhir ini, yakni birokrasi, korupsi dan infrastruktur.

"Pilar-pilar itu yang harus diperhatikan dan itu juga yang menjadi catatan WEF karena kita termasuk yang dua kali lipat lamanya dalam waktu perizinan," katanya.

Dia menyebutkan berdasarkan standar WEF, perizinan seharusnya paling lama terhitung 47 hari.

Indonesia dinobatkan sebagai salah satu negara dengan saya saing terbaik versi WEF dan berhasil melesat 12 peringkat menjadi peringkat 38 yang sebelumnya hanya menempati peringkat 50 dunia.

WEF juga menilai Indonesia berhasil memperbaiki sektor infrastruktur yang naik 17 tingkat ke posisi 61 dunia yang awalnya hanya di peringkat 78 dunia.

Sementara itu, sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan meskipun peringkat tersebut merupakan prestasi bagi Indonesia, terutama dalam bidang ekonomi, namun dia mengatakan akan memperbaiki dari sisi perizinan.

"Ya, kita perbaiki dari sisi perizinan segala macam, tapi kalau `bribery` (penyuapan/korupsi) lebih kepada penegakan hukum. Kita lihatnya dari sisi kenaikannya (peringkat)" katanya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa juga mengaku bersyukur atas peningkatan peringkat daya saing Indonesia tersebut.

"Kita bersyukur daya saing kita meningkat kalau kita bicara daya saing banyak faktor ada beberapa belas yg diukur tapi yang menonjol adalah sebetulnya kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) kita juga sudah meningkat," katanya.

Dia juga menilai prestasi tersebut didorong oleh sumber daya manusia (SDM) yang meningkat.

"Ini yang mempengaruhi, juga disitu ada hal-hal `governance` (aturan/prosedur), seperti misalkan bagaimana kita mengelola perizinan-perizinan. `Doing Business` di Indonesia itu membaik," katanya.

(J010/S025)