Kota Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, melakukan kajian mengenai rencana pemindahan 20 kantor pemerintahan ke lahan calon pusat pemerintahan di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bogor Rudy Mashudi di Bogor, Kamis, menjelaskan saat ini rencana pembangunan pusat pemerintahan Kota Bogor memasuki tahap penyusunan Detail Engineering Design (DED).

Pusat pemerintahan baru Kota Bogor akan dibangun di lahan hibah aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) seluas 6 hektare. Proyek ini diharapkan menjadi pusat pemerintahan baru dan terintegrasi dalam dua hingga tiga tahun mendatang, menggeser kepadatan di pusat kota.

“Tahun ini penyusunan DED di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor. Masih rencana (yang dipindahkan) 20 OPD,” kata Rudy.

Baca juga: Menparekraf: pemindahan ibu kota peta besar menuju Indonesia Emas

Ia menjelaskan, Balai Kota Bogor akan tetap berada di Jalan Ir. H. Juanda, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Sedangkan 20 kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan pindah ke pusat pemerintahan baru ialah Sekretariat Daerah, BKPSDM, Badan Kesbangpol, BPBD, Bappeda, Diskominfo, DPMPTSP, Diarpus, Disdukcapil, dan Disparbud.

Kemudian, Diskop UMKM, Disperindag, DP3A, Disdalduk KB, Dinsos, Disnaker, DKPP, Satpol PP Kota Bogor, DLH, dan DPUPR. Ada dua kantor OPD yang masih dipertimbangkan untuk dipindah.

“DLH sama DPUPR masih dipertimbangkan, karena ada alat beratnya. Ada truk-truk dan alat berat di kantornya,” jelas Rudy.

Pada pertengahan 2023, Pemkot Bogor telah mengajukan anggaran sekitar Rp200 miliar hingga Rp250 miliar ke Pemerintah Pusat. Namun, belum ada jawaban dari Pemerintah Pusat sehingga Pemkot Bogor harus mencari alternatif lain.

“Sekarang baru anggaran perencanaan. Sumbernya kolaborasi dari pemerintah dan swasta,” ucapnya.

Agar menjadi lebih hidup, kawasan sekitar pemerintahan baru Kota Bogor akan dilengkapi dengan fungsi atau fasilitas komersial. Seperti yang pernah disampaikan Wali Kota Bogor Bima Arya saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bogor Timur.

Baca juga: Pemerintah sedang matangkan rencana pemindahan ASN ke IKN

Menurut Rudy, hal itu akan dikembangkan oleh para developer seperti PT Sejahtera Eka Graha (SEG), Bogor Raya, dan Kemang Regency, sebagai integrasi kawasan secara keseluruhan.

“Itu integrasi kawasan keseluruhan, termasuk yang dikembangkan oleh developer,” kata Rudy.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan proyek pembangunan pusat pemerintahan baru ditargetkan selesai 2028. Ia menekankan pentingnya sinergi dengan pengembang lokal serta integrasi perencanaan.

Bima Arya juga mengusulkan alokasi anggaran secara bertahap selama tiga tahun.

“Tahun ini kan ada DED Rp1,7 miliar. Jadi mudah-mudahan teman Dewan menyepakati dan pembangunan bisa dimulai tahun depan,” kata Bima Arya.