Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan emas perhiasan, biaya sewa rumah dan biaya kontrak rumah menjadi penyumbang utama inflasi Januari 2024 yang sebesar 0,04 persen (month-to-month/mtm).

“Inflasi pada Januari 2024 secara dominan didorong oleh inflasi komponen inti yang mengalami inflasi 0,20 persen dan andil 0,13 persen terhadap inflasi. Komoditas yang dominan memberikan andil adalah emas perhiasan, biaya sewa rumah dan biaya kontrak rumah,” kata Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Kamis.

Sementara itu, inflasi komponen harga yang diatur pemerintah mengalami deflasi 0,48 persen dengan andil deflasi 0,09 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil deflasi adalah tarif angkutan udara dan bensin.

Sedangkan inflasi komponen harga bergejolak mengalami inflasi 0,01 persen dengan andil yang sangat kecil. Komoditas yang berkontribusi adalah tomat, bawang merah dan beras.

Menurut Amalia, data historis menunjukkan selalu terjadi inflasi pada Januari selama lima tahun terakhir. Komoditas utama penyebab inflasi Januari cenderung didominasi oleh sejumlah komoditas pangan bergejolak.

Baca juga: BPS: Ekonomi RI alami inflasi 0,04 persen pada Januari 2024

Baca juga: BPS Jambi tambah Kerinci jadi daerah penghitungan inflasi

Namun, inflasi secara umum dapat diredam oleh beberapa komoditas yang mengalami deflasi cukup dalam, seperti cabai rawit, cabai merah, serta tarif angkutan udara.

Adapun bila ditinjau berdasarkan wilayah,sebanyak 25 provinsi mengalami inflasi dan 13 provinsi mencatatkan deflasi.

Provinsi dengan inflasi tertinggi adalah Papua Pegunungan dengan inflasi 1,01 persen. Provinsi lainnya yang juga mengalami inflasi tinggi adalah Nusa Tenggara Timur (0,97 persen), Jambi (0,83 persen), Kalimantan Selatan (0,55 persen), Sulawesi Selatan (0,36 persen), dan Jawa Barat (0,15 persen.

Sementara provinsi dengan deflasi terdalam adalah Gorontalo (0,91 persen), diikuti oleh Sumatera Barat (0,32 persen), DKI Jakarta (0,19 persen), Bali (0,09 persen), Kalimantan Utara (0,05 persen), dan Maluku Utara (0,02 persen).

Baca juga: BPS dan OJK lakukan SNLIK di Yogyakarta

Baca juga: BPS ungkap perubahan pola konsumsi masyarakat Sumbar saat COVID-19