Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyebutkan bahwa permintaan buruh untuk menaikkan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta dinaikkan hingga menyentuh angka Rp3,7 juta harus melihat kondisi perekonomian di Jakarta.

"Harus melihat realitas dulu. Lihat kondisi ekonomi juga," katanya di Balaikota DKI Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan bahwa saat ini, pertumbuhan ekonomi di Indonesia cenderung melemah sehingga sulit untuk perusahaan jika harus memenuhi naiknya UMP tersebut.

"Sekarang saja perusahaan bertahan juga sudah kembang kempis," katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa harus ada rekayasa sosial untuk mengatasi tingginya kebutuhan hidup layak (KHL) di Jakarta.

"Rekayasa sosial harus ada. Agar jam berangkat kerja lebih pendek, kualitas baik, dan mengurangi macet," katanya.

Rekayasa sosial yang dimaksud Ahok adalah menyediakan beberapa fasilitas terkait perumahan dan pendidikan di sekitar tempat kerja. Rekaya ini juga berfungsi untuk menurunkan KHL di Jakarta.

"Kalau transportasi berkurang kan KHL turun," katanya. (Dny)