Kairo (ANTARA News) - Presiden sementara Mesir Adly Mansour, Selasa berikrar pemerintahnya akan memegang teguh pada satu jadwal bagi pemilu tahun depan dan akan mencabut keadaan darurat pertengahan September.

Mansour, dalam wawancara pertamanya di televisi sejak militer menunjuknya menjadi presiden menggantikan presiden yang digulingkan Mohamed Moursi pada 3 Juli, menambahkan Mesir sedang menghadapi "terorisme" yang menghambat investasi dan sektor wisata, lapor AFP.

"Kami akan memegang jadwal bagi semua tahapan," kata Mansour tentang pemilu yang menurut rencana akan diselenggarakan pertengahan tahun 2014 setelah satu referendum nasional.

Mansour telah membentuk satu komite konstititusi yang akan mengamendemen konstitusi yang tertunda akibat penggulingan Moursi sebelum diajukan untuk disetujui.

Menurut jadwalnya, pemilihan para anggota parlemen akan diselenggarakan awal tahun 2014 kemudian dilanjutkan dengan pemilihan presiden.

Mantan hakim penting itu mengatakan ia yakin keadaan darurat sebulan yang diumumkan 14 Agustus tidak akan diperpanjang jika keamanan membaik.

Ratusan orang tewas di seluruh negara itu pada hari ketika polisi menyerbu dua kamp protes para pendukung Moursi di Kairo.

Aksi kekerasan itu mereda dalam beberapa hari belakangan ini di sebagian besar negara itu sementara di semenanjung Sinai tentara memerangi kelompok garis yang melancarkan serangan.

"Jika situasi terus membaik, saya kira keadaan darurat tidak perlu diperpanjang," kata Mansour dalam wawancara dengan televisi pemerintah itu.

Tindakan keras polisi dan militer 14 Agustus itu menimbulkan satu kecaman internasional, terutama operasi untuk membersihkan kamp-kamp protes di Kairo.

Akan tetapi Mansour mengatakan polisi bertindak "sesuai dengan standar-standar internasional."

Presiden sementara itu juga mengutarakan kebijakan luar negeri dalam wawancara satu jam, dengan mengatakan Mesir akan menunggu satu laporan PBB sebelum memberikan keputusan tentang serangan senjata kimia 21 Agustus di Suriah.

"Mesir mengutuk penggunaan serangan-serangan senjata kimia oleh pihak manapun," tegasnya.

Tetapi ia menambahkan bahwa pemerintahnya akan menunggu laporan para pemeriksa PBB sebelum kita dapat memutuskan pihak yang harus bertanggung jawab."

Amerika Serikat, Prancis, Turki dan negara-negara lain telah menyalahkan Presiden Suriah Bashar al Assad bagi serangan itu.

Mansour mengatakan kesabaran menipis dengan negara Teluk, Qatar yang mendukung Moursi dan mengecam kudeta dukungan rakyat itu yang menggulingkan presiden terpilih dari kelompok Islam itu.

"Saya mengharapkan kita dapat mempertahankan kesabaran, yang akan berakhir," kata presiden itu.

Akan tetapi pemerintah baru itu mendapat dukungan dari Arab Saudi dan beberapa negara Teluk lainnya yang menjanjikan bantuan 12 miliar dolar.





Penerjemah: Rafaat Nurdin