Denpasar (ANTARA) - BUMN bidang logistik pangan, Bulog menyebutkan hingga saat ini di Bali tidak ada indikasi kecurangan politik yang memanfaatkan beras Program SPHP atau bantuan pangan di tengah beredarnya isu beras bantuan berstiker pasangan calon dan maraknya bazar pangan murah dari peserta Pemilu 2024.

“Itu (beras berstiker) kan kita lihat satu saja dan tidak tahu di mana asalnya, apakah ada yang menempel atau gimana tapi di Bali tidak. Memang kami pastikan tidak akan melakukan seperti itu, operasi pangan kami itu memang penugasan nasional harus kami lakukan,” kata Kepala Bulog Bali Sony Supriadi.

Kepada media di Denpasar, Selasa, ia mengatakan tiap kali pembagian bantuan pangan selalu dilakukan pengawasan, bahkan Bulog Bali tak bekerja sendirian namun turut dibantu Distan Pangan, TPID, dan Satgas Pangan, meski diakui selalu ada jalan bagi orang yang ingin berbuat buruk.

“Harapannya potensi kecurangan ini bisa diminimalkan. Kalau ada niat tidak baik, seribu cara pun kita punya, pasti dia punya jurus lebih, kami upayakan meminimalkan hal tersebut,” ujarnya.

Selain pemantauan saat penyaluran bantuan pangan, alasan lain Bulog Bali memastikan tak ada penggunaan beras mereka dalam kontestasi politik ini adalah kebijakan mereka dalam penjualan beras SPHP.

Baca juga: Bulog Bali kembali sebar beras SPHP di tengah lonjakan harga

Baca juga: Bulog Bali mengalokasikan 15 ribu ton beras hingga Juni tekan inflasi

Di Bali, mereka menjual beras SPHP atau jenis medium dengan harga Rp10.900/kg ke ritel rekanan dengan maksimal 2 ton per minggu, beras tersebut juga harus dijual ke konsumen terakhir sehingga dibatasi dua pak atau 10 kg per pembeli.

“Kalau beras bantuan pangan kan sudah jelas peruntukannya masing-masing keluarga penerima manfaat (KPM), kalau SPHP kami juga membatasi ritel kami. Menurut saya kemungkinan-kemungkinan itu kecil harusnya malah tidak ada,” kata Sony.

Bulog Bali juga tidak menjual beras SPHP eceran dalam jumlah banyak, ada ketentuan bahwa hanya rekanan tertentu yang bisa menjual lebih dari 2 ton yaitu harus memastikan memiliki jaringan di bawahnya.

“Kami melakukan penjualan curah asal memenuhi kriteria yaitu harus mempunyai downline, kalau ketahuan tidak akan kami putus sebagai mitra kerja,” tegasnya.

Dengan demikian maka Sony berani menyatakan Bulog tak ikut serta membantu giat-giat kampanye bazar pangan murah dari peserta Pemilu 2024 yang saat ini tersebar di Bali.

“Bukan kami yang menyalurkan ke mereka tetap kami ada aturannya. Mereka beli di mana kami tidak tahu,” kata dia.

“Kami hanya melakukan penugasan dari Bapanas melakukan penyaluran beras SPHP maupun bantuan pangan, kami tidak memihak atau punya kepentingan dengan pasangan calon manapun, saya berharap masyarakat mengetahui,” sambungnya.

Saat ini Bulog Bali berfokus dalam menyalurkan 10 ribu ton beras SPHP di pasaran hingga penghujung 2024, serta menyalurkan 10 kg beras bantuan pangan per bulan kepada 1.912 penerima hingga Juni 2024.

Baca juga: Bulog Bali sebut stok beras 7.300 ton cukup hingga Natal-tahun baru

Baca juga: Bapanas salurkan beras ke 13.383 KPM di Bangli