Jakarta (ANTARA) - Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi berpesan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk tidak terlibat urusan politik praktis agar kepercayaan publik terus terjaga.

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis temuan nasional di mana TNI menempati urutan pertama sebagai lembaga hukum yang paling dipercaya oleh publik dengan tingkat kepercayaan sekitar 89,3 persen.

“Kenapa tingkat kepercayaan TNI tinggi, salah satunya karena TNI menjaga jarak dengan politik praktis,” ujar Burhanuddin saat memaparkan hasil survei bertajuk, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dan politik, secara daring di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan, secara umum TNI masih menempati peringkat pertama tingkat kepercayaan publik, setelahnya presiden sebesar 86,7 persen, kemudian Kejaksaan 76,2 persen, disusul Polri sebesar 75,3 persen, pengadilan 75,2 persen, MK 70,8 persen dan KPK 70,3 persen.

TNI, kata Burhanuddin, pernah mengalami penurunan tingkat kepercayaan, terlebih di era Presiden Soeharto, karena TNI dianggap sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam otoritas Soeharto.

“Belakangan TNI semakin positif di mata publik,” ujarnya.

Menurut Burhanuddin, profesionalisme militer, menjaga jarak dengan politik praktis ini yang justru membantu peningkatan kepercayaan terhadap TNI.

“Ini sekaligus wanti-wanti buat TNI, jangan terlibat urusan politik praktis. Apalagi menjelang pemilu, kalau terlibat itu justru membantu punya efek terhadap penurunan trus TNI, jadi sayang jangan masuk ke situ,” kata Burhanuddin.

Survei temuan nasional menggunakan metode multistage random sampling, melibatkan sampel basis sebanyak 1.200 orang yang berasal seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional, kemudian dilakukan ovelsample di 13 provinsi (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, NTT, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Sehingga total sampel sebanyak 4.560 responden.

Dengan asumsi metode stratified random sampling, ukuran sampel basis 4.560 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error) sekitar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Survei ini juga mengukur tingkat kepercayaan publik berdasarkan pandangan politik pemilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Pelpres 2024.

Basis politik Anies-Muhaimin sebesar 80,2 persen percaya terhadap TNI, Prabowo-Gibran sebesar 94,9 persen dan Ganjar-Mahfud sebesar 88,3 persen.

“Terhadap TNI, trust basis pilpres pemilih Anies lebih rendah dibanding yang lain. Jadi pemilih Anies, Prabowo dan Ganjar tidak berbeda sikapnya. Tapi berbeda terhadap kinerja presiden,” kata Burhanuddin.

Terhadap kinerja presiden, pemilih Anies tingkat kepercayaannya 68,8 persen, sedangkan Prabowo-Gibran sebesar 95,4 persen dan Ganjar-Mahfud 90,1 persen.