Lombok Timur, NTB (ANTARA) - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh angkat bicara soal wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo yang ramai menjadi perbincangan dan perdebatan akhir-akhir ini.

"Saya pikir soal pemakzulan ini belum saatnya. Tanggung sekali," ujar Surya Paloh usai kampanye nasional Partai NasDem di Lapangan Umum Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Senin.

Ia menyayangkan wacana pemakzulan Jokowi sebagai presiden terus diangkat dan dibicarakan. "Sayang kalau itu dilakukan," tambahnya.

Baca juga: Surya Paloh temui perajin tenun Pringgesela awali kampanye akbar

Menurut Surya Paloh, hal terpenting saat ini adalah semua pihak harus bisa menempatkan dan mendahulukan kepentingan nasional di tengah tahun politik yang semakin memanas.

"Walau hati kita panas, tetapi kepentingan nasional harus dikedepankan daripada membicarakan pemakzulan," katanya menegaskan.

Meski demikian, ia berharap masyarakat bisa menemukan dan menjadikan hal itu sebagai pembelajaran politik.

"Jadi, jangan kita korbankan bangsa ini. Masyarakat harus memetik pelajaran," imbuhnya.

Baca juga: Ribuan orang hadiri kampanye nasional Partai NasDem di Lombok

Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak terganggu menanggapi wacana pemakzulan di tengah tahapan Pemilu 2024.

"Ya tentu beliau tidak terlalu terganggu dengan wacana ini karena beliau tetap bekerja seperti biasanya," kata Ari saat ditemui di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta.

Ari menjelaskan bahwa Presiden Jokowi lebih fokus pada tugas pemerintahan yang makin berat dan berbagai proyek yang harus diselesaikan, terutama pada tahun terakhir masa jabatannya.

Baca juga: Istana sebut Presiden tidak terganggu soal wacana pemakzulan

Menurut Ari, wacana pemakzulan tersebut merupakan bagian dari penyampaian pendapat atau kritik dalam perspektif demokrasi yang sah-sah saja untuk dilakukan.

Namun, kepentingan nasional harus diutamakan agar situasi politik tidak semakin panas dan berpotensi mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.

"Jadi, kita jaga situasi yang kondusif ini jangan sampai memunculkan polarisasi politik," kata Ari.

Baca juga: Airlangga sebut Partai Golkar tak akan lakukan pemakzulan presiden
Baca juga: Wakil Ketua MPR tegaskan PPHN tidak mengatur pemakzulan presiden