Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Perhimpunan Ahli Penyuluh Pembangunan Indonesia (PAPPI) Dr Siti Amanah meminta pemerintah mengoptimalkan peran penyuluh untuk mencapai kedaulatan pangan.

“Saat ini swasembada pangan saja tidak cukup, yang diperlukan saat ini kedaulatan pangan, mandiri tidak bergantung pada negara lain. Untuk itu, sumber daya yang ada termasuk penyuluh perlu dioptimalkan,” ujar Amanah di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan Indonesia menghadapi tantangan pangan yang beragam, baik di pedesaan maupun perkotaan. Dalam konteks pangan, masih ada masyarakat yang belum mengonsumsi makanan sebagaimana mestinya.

“Akibatnya kita menemukan berbagai persoalan berkaitan dengan pangan, seperti masalah stunting, wasting, overweight bahkan anemia,” jelas dia.

Untuk mencapai kedaulatan pangan tersebut, Amanah mengingatkan pemerintah untuk dapat mengoptimalkan peran penyuluh.

Pemerintah menaruh perhatian serius pada penyuluhan, khususnya penyuluhan pertanian pada 1980-an. Hal itu membuahkan hasil dengan swasembada pangan.

Baca juga: Mentan bina petani dan penyuluh di Konawe untuk lanjutkan swasembada

Baca juga: Mentan mengajak petani dan penyuluh kembalikan kejayaan Indonesia

Akan tetapi, lanjut dia, pada masa reformasi terjadi berbagai guncangan sehingga terkesan kegiatan penyuluhan terabaikan.

Lalu dilakukan revitalisasi dengan adanya UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Namun terjadi penurunan aktivitas pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh yang ada.

“Hal itu karena penyuluh yang dibiayai pemerintah direkrut pada era 1960-an dan 1970-an, dan sudah banyak pensiun dan tidak ada perekrutan baru. Sebagai gantinya, terdapat Tenaga Harian Lepas TB Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) di Kementerian Pertanian. Kondisi penyuluh untuk setiap kementerian dan lembaga bervariasi, tergantung kebijakan kementerian tersebut,” jelas dia.

Penyuluhan pun tak hanya pada bidang pertanian, tetapi juga kelautan, kehutanan, kesehatan, agama dan lainnya. Menurut dia, pendekatan yang dilakukan pun tidak bisa seperti biasa, tapi harus berubah sesuai konteks dan berkelanjutan.

Ia juga mengingatkan para penyuluh untuk terus meningkatkan kompetensinya, serta adanya kolaborasi pemangku kepentingan dalam pembangunan.

“Perlu adanya sinergi antara penyuluh di bawah naungan pemerintah, swasta dan swadaya, serta gotong royong semua pemangku kepentingan seperti media massa, perguruan tinggi, dan lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan,” imbuh dia.

Baca juga: Penyuluh pertanian diminta tanamkan semangat wirausaha pada petani

Baca juga: Mentan ajak penyuluh di Kalsel kerja keras wujudkan swasembada pangan