Pakar: Kebijakan transisi mesti penuhi unsur ketahanan energi nasional

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Energi Iwa Garniwa menyatakan bahwa kebijakan transisi energi yang adil bagi masyarakat adat mesti memenuhi unsur ketahanan energi nasional untuk mewujudkan pembangunan Indonesia yang lebih berkelanjutan.

"Kebijakan energi bagi masyarakat adat sebaiknya memenuhi unsur ketahanan energi nasional, yaitu energinya ada (availability), masyarakat dapat akses energi (accessibility) dan harganya terjangkau (affordability), hal tersebut yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia termasuk masyarakat adat," kata Iwa saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Iwa menyampaikan pernyataan tersebut merespons hasil debat kedua calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024 yang berlangsung pada Minggu (21/1) dengan tema meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

"Jadi jangan sampai mereka (masyarakat adat) diikutsertakan dalam transisi energi tapi sulit mendapatkan ketiga yang sudah saya sebutkan," ujar dia.

Guru Besar Fakultas Teknik Elektro Universitas Indonesia (UI) ini mengemukakan, program transisi energi jangan sampai melibatkan masyarakat tetapi untuk mendapatkan energi tersebut, mereka harus membayar dengan harga yang tidak terjangkau.

"Sebagai contoh, masih banyak wilayah di Indonesia yg belum mendapatkan kemewahan tersebut, listriknya hanya ada enam jam saja. Ada yang belum punya akses, ada juga yang masih menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) karena bahan bakar minyak (BBM) mahal dan jauh dari pusat produksi BBM, sehingga biaya listriknya mahal," ucapnya.

Untuk itu, ia menekankan agar transisi energi mesti diklasterisasi dan berbeda satu wilayah dengan wilayah lainnya.

"Bisa saja transisi energi yang dimaksud adalah transisi untuk mendapatkan energi selama 24 jam karena energinya ada, atau bisa juga transisi menuju harga yang murah," tuturnya.

Menurutnya, transisi energi bukan sekadar mengubah sumber dan teknologi dari fosil ke energi terbarukan semata, tetapi juga yang terkait dengan ketahanan energi.

"Itu yang penting, jangan sampai kita fokus terhadap transisi energi tetapi hal yang belum terpenuhi dilupakan dan malah menambah keruwetan penataan energi untuk negeri," paparnya.

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.