Kigali, Rwanda (ANTARA) - Felix Tshisekedi dilantik pada Sabtu (20/1) untuk masa jabatan lima tahun kedua sebagai presiden Republik Demokratik Kongo setelah pemilu pada Desember.

Dieudonne Kamuleta, ketua mahkamah konstitusi, memimpin pengucapan sumpah oleh sang presiden di Stadion Martyr di Ibu Kota Kinshasa.

Tshisekedi berjanji untuk "mematuhi dan membela Konstitusi, undang-undang, untuk menjaga independensinya, menjaga persatuan nasional serta menghormati hak asasi manusia."

Dia berjanji akan berupaya memenuhi harapan masyarakat soal pemberantasan kelompok bersenjata, yang menimbulkan ketidakamanan di wilayah timur, dan menjamin keamanan seluruh rakyat.

Pemimpin berusia 60 tahun itu mengatakan bahwa dia akan berupaya menciptakan lapangan kerja lebih banyak, menjamin keamanan nasional, melanjutkan diversifikasi ekonomi, dan menjamin akses layanan dasar seperti pendidikan gratis.

Dia memuji para kandidat yang mengundurkan diri dan menguntungkannya, berbagai kelompok politik, serta kandidat oposisi atas partisipasi mereka dalam pemilihan presiden.

Beberapa presiden Afrika, termasuk Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Presiden Senegal Macky Sall, Presiden Ghana Nana Akufo-Addo, Presiden Angola Joao Lourenco, dan Presiden Zambia Hakainde Hichilema bergabung dengan sekitar 80.000 warga Kongo dalam upacara itu.

Upacara pelantikan juga menampilkan parade militer serta penghormatan 21 senjata.

Tshisekedi dinyatakan sebagai pemenang pemilihan presiden 20 Desember dengan pencapaian suara 73,47 persen, sementara kandidat oposisi Moise Katumbi tertinggal dengan suara 18,08 persen, menurut hasil akhir.

Sejumlah kandidat oposisi menyebut pilpres itu sebagai penipuan, namun klaim tersebut ditolak oleh pengadilan tinggi.

Tshisekedi pertama kali menjabat pada 2019 sebagai pemimpin Republik Demokratik Kongo --negara terbesar di Afrika sub-Sahara-- setelah memenangkan pemilihan presiden pada 2018.

Hasil pilpres tersebut menandai peralihan kekuasaan secara damai pertama sejak kemerdekaan negara tersebut dari Belgia pada 1960.

Sumber: Anadolu

Baca juga: DK PBB adopsi resolusi pengurangan pasukan perdamaian di Kongo

Baca juga: Lebih dari 40 tewas di Kongo saat protes anti PBB


Indonesia dan Kongo sepakat kerja sama bidang pertahanan dan militer