Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terus berupaya untuk menjaga ruang digital tetap sehat dari sebaran hoaks, termasuk mengenai Pemilu melalui beberapa tahapan dari sisi hulu hingga hilir.

"Hal ini bertujuan untuk memastikan penyebaran informasi yang faktual sekaligus memutus aliran hoaks," kata Wamenkominfo Nezar Patria saat berbicara dalam forum Konferensi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (KISIP) 2024 bertema “Safeguarding Democracy: Multifaceted Responses to Election Disinformation” di Jakarta, Rabu.

Pada tingkat hulu, Kemenkominfo meningkatkan literasi digital masyarakat melalui Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD). Kemudian pada tingkat menengah, Kemenkominfo melakukan langkah pencegahan penyebaran hoaks melalui pengecekan fakta, seperti melakukan moderasi konten dan menghapus konten hoaks bersinergi dengan platform digital.

Baca juga: Wamenkominfo:Klarifikasi fakta penanganan penting tangkal disinformasi

Sedangkan pada tingkat hilir, Kemenkominfo berperan aktif dalam mendukung penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia melalui penyediaan data dan informasi.

Dalam kesempatan tersebut, Wamen Nezar Patria mengatakan bahwa peningkatan penggunaan teknologi informasi menjadikan gangguan informasi menjadi isu global. Sebuah laporan Reuters Institute (2023) mencatat fakta bahwa sebanyak 62 persen pengguna internet pernah melihat information disorder di media sosial atau media daring.

"Masalah ini menjadi jauh lebih penting ketika Pemilu sudah dekat, terutama di Indonesia ketika 87 persen warga percaya bahwa disinformasi telah mempengaruhi situasi politik," imbuh dia.

Lebih lanjut Wamenkominfo mengidentifikasi adanya kecenderungan peningkatan sebaran isu hoaks selama gelaran Pemilu. Menurutnya, selama Pemilu 2019, Kemenkominfo mengidentifikasi sebanyak 714 isu hoaks yang beredar antara tahun 2018 hingga 2019.

"Selama satu tahun terakhir dari Januari 2023 hingga Januari 2024, ada 204 isu hoaks yang dilaporkan terkait pemilu," kata dia.

Wamen Nezar Patria menilai bahwa masih terdapat kemungkinan peningkatan jumlah isu hoaks yang tersebar karena angka tersebut tidak secara komprehensif menangkap seluruh dinamika Pemilu 2024 yang masih berlangsung.

"Meskipun statistik tahun ini tampaknya menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan dengan periode Pemilu terakhir, ada kemungkinan angka hoaks terkait politik ini meningkat," ujar Wamen Nezar Patria menutup penjelasan.

Baca juga: Indonesia targetkan ciptakan sembilan juta talenta digital pada 2030

Baca juga: Wamenkominfo nilai kolaborasi jadi kunci perkuat ekosistem digital

Baca juga: Wamenkominfo dorong anak muda kuasai matematika dan bahasa Inggris