Pemerintah keluarkan empat paket kebijakan ekonomi
23 Agustus 2013 14:41 WIB
Menko Perekonomian Hatta Rajasa (ketiga kanan) didampingi (kiri ke kanan) Ketua Kadin Suryo Bambang Sulisto, Gubernur BI Agus Martowardojo, Menkeu Chatib Basri, Menperin MS Hidayat dan Ketua Apindo Sofyan Wanandi memberikan keterangan kepada wartawan tentang paket kebijakan ekonomi pemerintah di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (23/8). (ANTARA FOTO/Setpres-Abror/HO)
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang terdiri dari empat paket utama untuk menjaga perekonomian nasional dari dampak perubahan kebijakan ekonomi global.
"Yang pertama, yang terkait upaya memperbaiki neraca transaksi berjalan dan menjaga nilai tukar rupiah," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Kantor Presiden, di Jakarta, Jumat, saat mengumumkan paket kebijakan ekonomi tersebut.
Untuk mewujudkan itu, menurut Menko Perekonomian, pemerintah telah menyiapkan empat tindakan yaitu mendorong ekspor dan memberikan tambahan pengurangan pajak untuk ekspor padat karya yang memiliki ekspor minimal 30 persen dari total produksi, dan menurunkan impor minyak dan gas dengan mendorong penggunaan biodiesel.
Kemudian, menetapkan pajak impor barang mewah dari sekarang 75 persen menjadi 125 - 150 persen, dan memperbaiki ekspor mineral dengan memberikan relaksasi kuota.
"Paket kedua ditujukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi," kata Menko Perekonomian.
Pemerintah, kata Hatta, akan memastikan defisit fiskal tetap berada pada kisaran aman 2,38 persen serta penambahan pengurangan pajak untuk industri padat karya.
Sementara itu, paket ketiga terkait dengan upaya untuk menjaga daya beli masyarakat dan tingkat inflasi.
Pemerintah, kata Hatta, akan bekerja sama dengan Bank Indonesia terkait inflasi. Sedangkan untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah berkomitmen untuk mengubah tata niaga sejumlah komoditi yang harga di pasarannya mudah terganggu.
Sedangkan paket terakhir atau keempat adalah upaya untuk mempercepat investasi.
Pemerintah, kata Menko Perekonomian, antara lain akan menyederhanakan perizinan dengan mengefektifkan fungsi pelayanan terpadu satu pintu dan menyederhanakan jenis-jenis perizinan yang menyangkut kegiatan investasi.
Selain itu, lanjut Hatta, pemerintah juga akan mempercepat revisi peraturan daftar negatif investasi (DNI), mempercepat investasi di sektor berorientasi ekspor dengan memberikan insentif, serta percepatan renegosiasi kontrak karya pertambangan.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada awal pekan ini telah menyatakan bahwa pemerintah tengah menggodok paket kebijakan ekonomi guna mengatasi perubahan kebijakan ekonomi global yang telah menyebabkan tertekannya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan penurunan harga IHSG.
Paket kebijakan ekonomi itu kemudian diharapkan dilaksanakan oleh seluruh pihak terkait untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tidak jauh meleset dari target.
"Yang pertama, yang terkait upaya memperbaiki neraca transaksi berjalan dan menjaga nilai tukar rupiah," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Kantor Presiden, di Jakarta, Jumat, saat mengumumkan paket kebijakan ekonomi tersebut.
Untuk mewujudkan itu, menurut Menko Perekonomian, pemerintah telah menyiapkan empat tindakan yaitu mendorong ekspor dan memberikan tambahan pengurangan pajak untuk ekspor padat karya yang memiliki ekspor minimal 30 persen dari total produksi, dan menurunkan impor minyak dan gas dengan mendorong penggunaan biodiesel.
Kemudian, menetapkan pajak impor barang mewah dari sekarang 75 persen menjadi 125 - 150 persen, dan memperbaiki ekspor mineral dengan memberikan relaksasi kuota.
"Paket kedua ditujukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi," kata Menko Perekonomian.
Pemerintah, kata Hatta, akan memastikan defisit fiskal tetap berada pada kisaran aman 2,38 persen serta penambahan pengurangan pajak untuk industri padat karya.
Sementara itu, paket ketiga terkait dengan upaya untuk menjaga daya beli masyarakat dan tingkat inflasi.
Pemerintah, kata Hatta, akan bekerja sama dengan Bank Indonesia terkait inflasi. Sedangkan untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah berkomitmen untuk mengubah tata niaga sejumlah komoditi yang harga di pasarannya mudah terganggu.
Sedangkan paket terakhir atau keempat adalah upaya untuk mempercepat investasi.
Pemerintah, kata Menko Perekonomian, antara lain akan menyederhanakan perizinan dengan mengefektifkan fungsi pelayanan terpadu satu pintu dan menyederhanakan jenis-jenis perizinan yang menyangkut kegiatan investasi.
Selain itu, lanjut Hatta, pemerintah juga akan mempercepat revisi peraturan daftar negatif investasi (DNI), mempercepat investasi di sektor berorientasi ekspor dengan memberikan insentif, serta percepatan renegosiasi kontrak karya pertambangan.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada awal pekan ini telah menyatakan bahwa pemerintah tengah menggodok paket kebijakan ekonomi guna mengatasi perubahan kebijakan ekonomi global yang telah menyebabkan tertekannya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan penurunan harga IHSG.
Paket kebijakan ekonomi itu kemudian diharapkan dilaksanakan oleh seluruh pihak terkait untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tidak jauh meleset dari target.
Pewarta: GNC Aryani
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2013
Tags: