Bandar Seri Begawan (ANTARA News) - Pertemuan para menteri Kemitraan Komprehensip Ekonomi Kawasan pertama di Brunai Darussalam sepakat mengintensifkan negoisasi untuk mewujudkan zona perdagangan yang mencakup lebih setengah populasi dunia.

"Regional Comprehensif Economic Partnerhip" (RCEP) yang digagas oleh Indonesia itu, melibatkan 16 negara yakni 10 negara ASEAN serta Selandia Baru, China, India, Jepang, Korea Selatan dan Australia.

Pada pertemuan tersebut dari Indonesia hadir Dirjen Kerja Sama Perdagangan Internasional Iman Pambagyo yang mewakili Mendag Gita Wirjawan.

Dalam pernyataan bersama Pertemuan Menteri-menteri RCEP, yang diperoleh di Bandar Seri Begawan, Selasa, disebutkan kesepakatn RCEP akan mencakup perdagangan barang, jasa, investasi, kerjasama ekonomi dan teknik, hak intelektual, kompetisi, penyelesaian sengketa dan isu lainnya.

Para menteri antusias melihat potensi RCEP yang besar jika terwujud. Mereka akan berupaya meningkatkan kejasama ekonomi. Total perdagangan di kawasan ini mencapai 740,5 miliar dolar AS dengan PDB sekitar 21,2 trilun pada 2012.

Mereka juga menyambut baik dibentuknya tidak gugus tugas dalam bidang barang, jasa dan investasi. Detail pekejaan gugus tugas tersebut saat ini sedang dibuat, sementara isu-isu lainnya juga sedang didiskusikan.

Pertemuan RCEP kedua akan dilakukan di Brisbane, Australia pada 23-27 September 2013.

Iman Pambagyo mengatakan, ide mewujudkan RCEP adalah untuk menyatukan perjanjian perdagangan ASEAN dengan mitra-mitra.

Seperti diketahui ASEAN juga melakukan perjanjian perdagangan dengan enam negara tersebut secara terpisah.

Iman mengatakan semua negara sepakat Indonesia yang memimpin Komite Negoisasi Perdagangan.

Pada pertemuan RCEP yang berlangsung Senin malam, Iman melaporkan mengenai perkembangan RCEP, antara lain mengenai pertemuan yang dilakukan pada Mei di Brunei dan juga pembentukan gugus tugas.

Ia mengatakan konsep RCEP belum pernah ada di dunia, yakni ada lima perjanjian perdagangan berbeda, yang semuanya melibatkan ASEAN dicoba untuk dikonsolidasikan menjadi kerjasama.

Oleh sebab itu, kata Iman, wajar jika banyak tantangan yang perlu diatasi dan negoisasi yang perlu dibicarakan. Namun, katanya, semua negara ingin berupaya untuk mengatasi permasalahan yang ada.