Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mendorong kementerian/lembaga, perguruan tinggi, dan praktisi kebencanaan serta pemangku kepentingan lainnya memperkuat manajemen pengetahuan (knowledge management) bencana alam di Indonesia.

"Saya berharap knowledge management ini dapat disinergikan dan semakin kuat. Berbeda-beda pandangan dan analisis itu wajar, berbeda-beda itu adalah kekayaan, namun bagaimana perbedaan itu bisa saling melengkapi angle pemahaman yang lebih komprehensif," kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dalam Webinar "Kupas Tuntas Gempa Sumedang M4,8 31 Desember 2023", Kamis (11/1), ia mengatakan manajemen pengetahuan yang kuat akan semakin meminimalisasi dampak kerugian dan mempercepat terwujudnya zero victim.

Baca juga: BNPB: Manajemen data tingkatkan ketanggapan risiko bencana

Ia meyakini manajemen pengetahuan Indonesia saat ini sudah cukup kuat karena arena atau medan yang dihadapi cukup kompleks dan luas.

Menurutnya, pengetahuan secara scientist ini jika disinergikan dengan kearifan lokal atau pengetahuan lokal akan semakin memperkuat sistem peringatan dini yang dimiliki Indonesia.

"Saya yakin baik BRIN, Badan Geologi, ITB, UI, ITS, UGM bersama BMKG memiliki banyak pengetahuan, jika ini disinergikan bersama, sebuah peristiwa bencana dapat kita lihat secara multi-angle bisa saling memperkuat dan melengkapi," katanya.

Dwikorita menambah penguatan knowledge management ini juga yang menjadi alasan pembentukan konsorsium Gempabumi dan Tsunami Indonesia (KGTI) pada tahun 2022.

Konsorsium ini berisi para pakar dan peneliti gempa bumi dan tsunami dari berbagai Kementerian/Lembaga terkait, Perguruan Tinggi, dan praktisi kebencanaan.

Kehadiran KGTI ini, kata dia, bertujuan meningkatkan kemandirian bangsa untuk penguatan operasional Sistem Peringatan Dini Tsunami.

Baca juga: Kapolri instruksi jajaran siapkan manajemen risiko bencana

Baca juga: Presiden: Tingkatkan kapasitas manajemen penanggulangan bencana BMKG

Adapun KGTI dibagi dalam tiga kelompok kerja yaitu, kelompok kerja gempa bumi, kelompok kerja tsunami, dan kelompok kerja evaluasi dan pengembangan/penguatan sistem monitoring, analisis, dan diseminasi gempa bumi dan tsunami.

"Pelibatan ahli, pakar, dan peneliti dari berbagai institusi dan perguruan tinggi tentunya akan semakin memperkuat BMKG, terutama terkait dengan kajian dan analisis yang dihasilkan," tuturnya.

Dwikorita berharap berbagai pengetahuan yang dihasilkan lembaga maupun peneliti dan akademisi dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah, utamanya untuk penyempurnaan dalam perencanaan serta dalam penguatan literasi kebencanaan masyarakat dan aksi mitigasi.