Kalimantan Timur (Kaltim) dipilih menjadi lokasi pembangunan ibu kota baru yang kemudian dinamai Nusantara karena wilayah ini, selain memiliki lingkungan yang relatif masih asri, juga didukung fasilitas yang cukup memadai.
Provinsi ini sudah memiliki dua bandar udara internasional dan dua pelabuhan yang representatif, disamping infrastruktur lain seperti jalan tol, fasilitas pendidikan serta kesehatan yang memadai.
Setelah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dibangun di Kabupaten Penajam Paser Utara dibawah otoritas sendiri yaitu Otoritas Ibu Kota Negara (OIKN), Kaltim akan menjadi kawasan penyangga utama.
Sebagai kawasan penyangga, Kaltim akan menjadi mitra bagi IKN untuk memenuhi kebutuhan di ibu kota baru tersebut. Tentu saja, pembangunan di kawasan penyangga utama ini tidak boleh tertinggal dari IKN.
Terkait hal tersebut, berbagai capaian sudah ditunjukkan oleh provinsi yang pada tanggal 9 Januari ini merayakan hari jadi ke-67, baik di bidang kesejahteraan, pelayanan publik, dan pendidikan.
Salah satu capaian yang patut dibanggakan adalah penurunan angka kemiskinan ekstrem di wilayah berjuluk Benua Etam ini.
Berdasarkan data yang disajikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik, persentase penduduk miskin ekstrem Kaltim pada 2022 dan 2023 hanya 0,10 persen atau sekitar 3.910 jiwa, lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Angka kemiskinan ekstrem nasional pada Maret 2023 tercatat sebesar 1.12 persen.
Hal ini menjadi bukti bahwa upaya pemerintah provinsi dalam memberdayakan masyarakat miskin telah membuahkan hasil. Bahkan, Kaltim diprediksi akan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang bebas kemiskinan ekstrem pada 2024.
Prestasi Kaltim ini mendapat acungan jempol dari Tim Evaluator Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tim Evaluator yang dipimpin oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri Ahmad Husin Tambunan juga memberikan beberapa saran untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, kesehatan, dan perizinan di Kaltim.
Selain kemiskinan ekstrem, Kaltim juga telah memenuhi 10 indikator prioritas yang telah dicapai, yaitu kesehatan, stunting, layanan publik, inflasi, BUMD, penyerapan anggaran, perizinan, kegiatan unggulan, dan pengangguran.
Provinsi Layak Huni
Kaltim juga memiliki program rumah layak huni (RLH) yang berhasil melampaui target.
Selama periode 2019-2023, sebanyak 25.539 unit rumah layak huni sudah dibangun, melampaui target yang ditetapkan sebanyak 25.000 rumah. Program ini bersumber dari pendanaan APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
Provinsi ini sudah memiliki dua bandar udara internasional dan dua pelabuhan yang representatif, disamping infrastruktur lain seperti jalan tol, fasilitas pendidikan serta kesehatan yang memadai.
Setelah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dibangun di Kabupaten Penajam Paser Utara dibawah otoritas sendiri yaitu Otoritas Ibu Kota Negara (OIKN), Kaltim akan menjadi kawasan penyangga utama.
Sebagai kawasan penyangga, Kaltim akan menjadi mitra bagi IKN untuk memenuhi kebutuhan di ibu kota baru tersebut. Tentu saja, pembangunan di kawasan penyangga utama ini tidak boleh tertinggal dari IKN.
Terkait hal tersebut, berbagai capaian sudah ditunjukkan oleh provinsi yang pada tanggal 9 Januari ini merayakan hari jadi ke-67, baik di bidang kesejahteraan, pelayanan publik, dan pendidikan.
Salah satu capaian yang patut dibanggakan adalah penurunan angka kemiskinan ekstrem di wilayah berjuluk Benua Etam ini.
Berdasarkan data yang disajikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik, persentase penduduk miskin ekstrem Kaltim pada 2022 dan 2023 hanya 0,10 persen atau sekitar 3.910 jiwa, lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Angka kemiskinan ekstrem nasional pada Maret 2023 tercatat sebesar 1.12 persen.
Hal ini menjadi bukti bahwa upaya pemerintah provinsi dalam memberdayakan masyarakat miskin telah membuahkan hasil. Bahkan, Kaltim diprediksi akan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang bebas kemiskinan ekstrem pada 2024.
Prestasi Kaltim ini mendapat acungan jempol dari Tim Evaluator Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tim Evaluator yang dipimpin oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri Ahmad Husin Tambunan juga memberikan beberapa saran untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, kesehatan, dan perizinan di Kaltim.
Selain kemiskinan ekstrem, Kaltim juga telah memenuhi 10 indikator prioritas yang telah dicapai, yaitu kesehatan, stunting, layanan publik, inflasi, BUMD, penyerapan anggaran, perizinan, kegiatan unggulan, dan pengangguran.
Provinsi Layak Huni
Kaltim juga memiliki program rumah layak huni (RLH) yang berhasil melampaui target.
Selama periode 2019-2023, sebanyak 25.539 unit rumah layak huni sudah dibangun, melampaui target yang ditetapkan sebanyak 25.000 rumah. Program ini bersumber dari pendanaan APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
Dengan adanya program RLH, Kaltim berharap dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjadikan provinsi ini sebagai tempat yang nyaman bagi pendatang.
Apalagi, setelah ibu kota resmi dipindah, akan banyak pendatang dari daerah lain yang menetap di kawasan penyangga ini.
Salah satu alasan penting lain dipilihnya wilayah Kaltim sebagai lokasi IKN adalah kondisi sosial yang relatif tenang dan dinilai memiliki potensi konflik rendah.
Mantan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi pernah bercerita kepada Presiden Joko Widodo bahwa Kaltim memiliki jaminan bebas radikalisme. "Warga Kaltim amat kondusif untuk menjadi penyangga utama IKN. Tidak pernah terjadi kerusuhan besar di Kaltim," kata Hadi.
Kaltim, meski sebagian besar penghuninya adalah pendatang, namun masyarakatnya ramah dan saling terbuka. Tidak ada konflik berkepanjangan
Dukungan Sektor Pendidikan
Di bidang pendidikan, Pemerintah Provinsi selama lima tahun terakhir telah mengguyurkan dana Rp1.2 triliun untuk program Beasiswa Kaltim Tuntas.
Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan pendidikan bagi siswa dan mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud mengatakan bahwa program ini merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah provinsi terhadap generasi muda Kaltim. Diharapkan program ini dapat terus berlanjut dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kaltim.
Dengan program ini, Pemerintah Provinsi ingin memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak Kaltim untuk mendapatkan pendidikan yang layak untuk mencetak generasi yang unggul dan berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Kaltim merupakan salah satu provinsi yang serius membenahi sektor kesehatan. Beberapa rumah sakit daerah di Kaltim kini menjadi rujukan nasional, terutama dalam bidang operasi jantung terbuka.
Salah satu rumah sakit daerah yang memiliki teknologi operasi jantung terbuka adalah RSUD Abdoel Wahab Sjahranie di Samarinda dan juga RSKD Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan yang juga memiliki fasilitas serupa.
Namun, tidak hanya rumah sakit daerah yang menjadi perhatian pemerintah provinsi. Fasilitas kesehatan (Faskes) pertama (FKTP) juga menjadi prioritas untuk ditingkatkan mutunya.
FKTP meliputi puskesmas, klinik, laboratorium, unit transfusi darah, dan tempat praktek dokter maupun dokter gigi. Kelima jenis fasilitas kesehatan ini harus memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
Akreditasi FKTP bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan memberikan jaminan keamanan bagi pasien.
Selain itu, akreditasi juga menjadi syarat bagi FKTP untuk dapat bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim menargetkan semua FKTP di Kaltim harus sudah terakreditasi pada tahun 2024 sehingga kualitas pelayanan kesehatan di daerah ini akan semakin meningkat. Proses akreditasi dilakukan secara bertahap, mulai dari tahun 2019.
"Kami ingin masyarakat Kaltim mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik, sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat," ucap Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kaltim dr Ronny Setiawati.
Peningkatan kualitas sumberdaya manusia tentunya menjadi hal penting dalam pembenahan sektor kesehatan. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kaltim mengupayakan pendidikan vokasional untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja kesehatan lokal di provinsi tersebut.
Pendidikan vokasional yang diusung tersebut fokus pada pengembangan keterampilan praktis sebagai salah satu solusi untuk mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten dan siap pakai.
Diharapkan, program ini dapat berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.
Dengan berbagai capaian, pembenahan dan potensi yang dimiliki, Kaltim siap menjadi penyangga utama IKN yang akan menjadi pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.
Kaltim juga siap menjadi provinsi yang maju, mandiri, dan sejahtera.
Baca juga: Kaltim persiapkan diri sebagai pusat ekonomi Indonesia Timur
Baca juga: Kaltim meraih penghargaan SKDR terbaik regional Kalimantan
Baca juga: Pj Gubernur Kaltim komitmen menjaga ketahanan pangan songsong IKN