Bandung, Jawa Barat (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan diplomasi Indonesia selama satu dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo menghasilkan 27 perjanjian perdagangan dan ekonomi, baik dalam bentuk PTA, FTA, CEPA, maupun RCEP.

Dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2024 yang diselenggarakan di Gedung Merdeka, Bandung, pada Senin, Retno menyebut kerja sama tersebut dijalin antara lain dengan Korea Selatan, Australia, Mozambik, Uni Emirat Arab, dan Chile.

“Selama hampir sepuluh tahun terakhir, diplomasi ekonomi menjadi prioritas utama. Tujuannya jelas yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi, memajukan kesejahteraan rakyat, dan meningkatkan kemandirian bangsa,” kata Retno.

Dia menjelaskan bahwa diplomasi ekonomi Indonesia terus dijalankan di tengah situasi dunia yang penuh tantangan, mulai dari perang dagang AS-China, pandemi COVID-19, hingga perang Rusia-Ukraina.

Rivalitas geopolitik yang memanas, maraknya proteksionisme, dan pendekatan me-first policy juga menambah kompleks tantangan diplomasi ekonomi.

Di tengah situasi sulit tersebut, ujar Menlu Retno, diplomasi ekonomi Indonesia terus bekerja untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

Perdagangan Indonesia dengan dunia pada Januari-November 2023 tercatat sebesar 439 miliar dolar AS, atau meningkat 24 persen dibandingkan nilai perdagangan pada 2014 sebesar 355 miliar dolar AS.

Sementara itu, investasi asing yang masuk ke Indonesia periode Januari-September 2023 senilai 37 miliar dolar AS juga meningkat 32 persen dibandingkan realisasi investasi asing sebesar 28,5 miliar dolar AS pada 2014.

Selain itu, Retno menyebut berbagai inisiatif baru yang diluncurkan untuk memperkuat kemitraan ekonomi dan pembangunan dengan berbagai kawasan, salah satunya Indonesia-Africa Forum (IAF) dan Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue (IAID) untuk kawasan Afrika.

Hubungan dengan kawasan ini juga diperkuat dengan kunjungan Presiden Jokowi ke empat negara Afrika pada Agustus 2023, yang menghasilkan 33 kesepakatan senilai lebih dari 4 miliar dolar AS.

Indonesia juga menyelenggarakan Indonesia-Latin America and the Caribbean Business Forum (INA-LAC) untuk merangkul kawasan Amerika Latin dan Karibia, Indonesia-Europe Business Forum (IEBF) untuk kawasan Eropa, Indo-Pacific Forum for Development (IPFD) untuk kawasan Pasifik, serta KTT Archipelagic and Island States (AIS) Forum untuk negara pulau dan kepulauan.

Lebih lanjut, Menlu Retno menjelaskan peran diplomasi ekonomi Indonesia di forum PBB, G20, dan ASEAN.

Di forum PBB, Indonesia menginisiasi Resolusi Sidang Majelis Umum PBB 74/198 yang menetapkan 2021 sebagai Tahun Internasional Kreatif untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Presidensi Indonesia di G20 pada 2022 pun menghasilkan berbagai kerja sama ekonomi konkret dengan 361 proyek negara G20 senilai total lebih dari 71 miliar dolar AS dan proyek yang melibatkan swasta Indonesia senilai lebih dari 29 miliar dolar AS.

Sementara ASEAN-Indo Pacific Forum (AIPF) di masa keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023 menghasilkan 93 proyek kerja sama senilai 38,2 miliar dolar AS, di mana 13,5 miliar dolar AS di antaranya di bidang kesehatan, pengolahan mineral, dan keuangan milik swasta Indonesia.

“Semua angka tersebut membuktikan bahwa selama sembilan tahun terakhir, diplomasi ekonomi Indonesia bekerja,” kata Menlu Retno.

Baca juga: Menlu: Diplomasi kesehatan RI amankan 500 juta dosis vaksin COVID-19
Baca juga: Menlu tegaskan Indonesia pemain utama di kawasan, bukan penonton
Baca juga: Indonesia konsisten perjuangkan hak rakyat Palestina