Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa pihak lain terkait dugaan kasus suap terhadap Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini.

"Makanya saya termasuk yang menaruh harapan dan mendorong KPK agar jangan hanya berhenti sampai di Kepala SKK Migas karena yang seperti ini bisa melibatkan banyak pihak karena izin berkaitan kuota trading," kata Pramono Anung di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.

Ia menduga ditangkapnya Rudi karena pemberian izin trading. "Ini pasti berkaitan dengan pemberian policy terhadap trading, karena perusahaan itu bukan perusahaan yang memiliki konsesi atau operator, melainkan trader di bidang crude oil," katanya.

Ia menyebutkan, memang SKK Migas memiliki kewenangan yang berkaitan dengan trading. Kewenangan utama memang bukan pada SKK Migas sehingga ini harus dilihat secara keseluruhan.

Dikatakan Pramono, perusahaan Kernel Oil adalah perusahaan kecil yang home base-nya di Indonesia, Singapura dan Thailand.

"Perusahaan (yang menyuap) sebetulnya bukan perusahaan besar yang home base-nya ada di tiga negara, Indonesia, Singapura dan Thailand. Makanya saya menduga jangan-jangan ada persaingan antara para pemain besar yang menjadi ancaman kemudian ada pemain kecil yang tiba-tiba nyelonong mendapatkan kuota untuk itu. Dan itu harus menjadi perhatian KPK dan publik," kata politisi PDI Perjuangan.