Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, menyatakan, agar segera dibuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi selain Jakarta sehingga ekonomi bisa lebih merata sekaligus mencegah urbanisasi. Inilah cara paling efektif mencegah urbanisasi.

Pemerataan tersebut bisa dilakukan seperti mendorong investasi dan putaran uang di daerah-daerah selain di Jakarta. Jakarta sebagai ibukota negara merupakan kota yang paling "ketiban pulung" atas arus urbanisasi.


Pada masa pemerintahan Sutiyoso di Jakarta, diperkirakan 200.000 urbanis tanpa keahlian mendatangi Jakarta saban akhir Lebaran alias pada arus balik.




Skenario besar pemerataan pembangunan belum dilakukan secara baik, karena pertumbuhan ekonomi lebih menjadi fokus yang memesona.

"Kemudian buat pusat pertumbuhan enggak cuma di Jakarta saja, tapi itu kewenangan pemerintah pusat bukan saya," kata Jokowi, di Jakarta, Selasa.

Namun untuk mengatasi arus urbanisasi, Jokowi menyebutkan, dirinya masih akan menggunakan jurus, di antaranya program Bina Kependudukan, ke masing-masing Rukun Tetangga dan Rukun Warga

"Sosialisasi ke RT/RW dulu untuk jangan bawa keluarga," katanya.

Bina Kependudukan tersebut, diakui Jokowi, bukan sebagai langkah jitu untuk mengurangi arus masuknya warga ke DKI Jakarta.

"Makanya saya mau lihat apakah ini efektif atau enggak," katanya.

Sebelumnya Jokowi menyebutkan bahwa operasi yustisi yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak efektif dalam mengurangi arus urbanisasi.



Dia bahkan melanjutkan bahwa operasi yustisi tersebut hanya menghabiskan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta.