Ramallah, Palestina (ANTARA) - Palestina pada Rabu menugaskan Menteri Luar Negeri Riyad al-Maliki untuk menyelidiki rincian koridor laut yang direncanakan antara Siprus Selatan dengan Jalur Gaza.

Sidang Kabinet mingguan yang dipimpin Maliki dan diadakan di Ramallah, Tepi Barat yang diduduki membahas mengenai koridor laut tersebut serta jaminan warga Palestina dapat tetap di Gaza, menurut pernyataan pemerintah Palestina.

Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh dalam sambutannya mengatakan "Kami keberatan dengan koridor laut yang disetujui Siprus Selatan dengan Israel. Hal ini karena kami curiga bahwa kapal-kapal yang beroperasi di Siprus dapat digunakan untuk memindahkan rakyat kami dari Gaza."

"Kami secara resmi belum mendapat tanggapan dari Siprus mengenai kecurigaan ini. Kami belum menerima jaminan dari mereka bahwa kapal-kapal ini tidak akan menjadi bagian dari rencana Israel," tambah Shtayyeh.

Kementerian Luar Negeri Israel pada 20 Desember mengeluarkan pernyataan bahwa Menlu Eli Cohen membahas dibukanya koridor laut ke Gaza bersama rekannya dari pemerintahan Yunani di Siprus, Constantinos Kombos.

Pernyataan itu mengindikasikan bahwa dalam lingkup koridor laut yang direncanakan, bantuan kemanusiaan yang dikirim ke Gaza akan melewati pemeriksaan di bawah koordinasi Israel di pusat serba guna yang didirikan di Pelabuhan Larnaca sebelum dikirim langsung ke Gaza tanpa melewati Israel.

Cohen mengatakan koridor itu akan berkontribusi terhadap penarikan ekonomi Israel dari Jalur Gaza.

Setelah militer Israel memperluas pendudukan darat di Jalur Gaza, Penyeberangan Kerem Shalom, tempat masuknya barang-barang dari Israel ke Gaza, ditutup, sementara bantuan kemanusiaan yang memasuki Gaza dari perbatasan Rafah di Mesir berada di bawah kendali Israel.

Lembaga kemanusiaan yang berafiliasi dengan PBB telah memperhatikan kurangnya perumahan bagi warga sipil yang terpaksa mengungsi di Jalur Gaza, di mana 1,9 juta jiwa dari total populasi 2,3 juta jiwa telah mengungsi akibat serangan.

PBB telah menyoroti adanya ancaman kelaparan, kelangkaan air bersih, resiko penyakit epidemi dan kurangnya bantuan kemanusiaan di Gaza.

Sumber: Anadolu

Baca juga: Wakil Tetap: Prancis tolak pemindahan paksa warga Gaza
Baca juga: Meski dikecam AS, Israel bandel dekati Kongo agar terima warga Gaza