Pamekasan (ANTARA News) - Penegakan supremasi hukum merupakan solusi alternatif atas berbagai persoalan krisis yang menimpa bangsa Indonesia, kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD.

"Penegakan hukum harus menjadi panglima dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa, karena berbagai bentuk penyimpangan yang terjadi, muaranya pada pelanggaran hukum," ujar mantan Menteri Pertahanan itu dalam acara silaturahim Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan para tokoh rantau, Sabtu.

Ketua Presidium Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Kahmi) itu menjelaskan, kondisi perekonomian bangsa saat ini tidak sejalan dengan data kemiskinan yang ada di negeri ini.

Menurut dia, secara makro peningkatan ekonomi Indonesia setiap tahun meningkat hingga mencapai 6,5 persen menjadikan Indonesia menduduki peringkat kedua di Asia.

Akan tetapi, mantan anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai, angka kemiskinan masih sangat tinggi, yakni mencapai 107,7 juta jiwa dari total jumlah penduduk sebanyak 237.641.326 jiwa.

Padahal, ia berpendapat, idealnya pertumbuhan ekonomi harus searah dengan laju penekanan jumlah penduduk miskin, dan bukan malah sebaliknya.

"Ini terjadinya karena banyak penyimpangan, dan oleh karena itu perlu adanya penegakan supremasi hukum sebagai perioritas program guna mengatasi persoalan bangsa ini," katanya.

Ia pun mengemukakan, tata kelola pemerintahan yang bersih bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) ke masa depan perlu diperhatikan pemerintah di semua tingkatan, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun di tingkat pusat.

Dengan niat baik memperbaiki sistem pemerintah harus tertanam pada semua lapisan masyarakat melalui penanaman nilai-nilai moral agama yang lebih kuat, ujarnya menambahkan.

Agenda pertemuan dengan para perantau asal Pamekasan oleh pemerintah kabupaten tersebut merupakan agenda tahunan dengan tujuan untuk menyerap aspirasi dari para tokoh asal Pamekasan yang kini bermukim di berbagai wilayah.

Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, mengemukakan bahwa acara itu juga meningkatkan komunikasi dengan para tokoh itu, mengingat, gagasan pembangunan Pamekasan ke masa depan bisa saja oleh warga Pamekasan yang tinggal di luar tanah leluhurnya.

"Membangun Pamekasan ini kan tidak harus oleh warga yang tinggal di Pamekasan, akan tetapi bisa juga oleh warga Pamekasan yang tinggal di luar Pamekasan," katanya.

Oleh karenanya, ia menambahkan, Pemerintah Daerah Pamekasan memanfaatkan momentum Idul Fitri untuk berkomunikasi dan melakukan serap aspirasi kepada mereka tentang rencana pembangunan ke masa depan yang lebih ideal, yang sesuai dengan kondisi sosial budaya dan tradisi yang berkembang di Pamekasan secara khusus dan Madura pada umumnya.