Kabupaten Bogor (ANTARA) - Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mendukung Penjabat (Pj) Bupati Bogor Asmawa Tosepu untuk menuntaskan polemik operasional truk khusus tambang di wilayah Parungpanjang, Bogor, Jawa Barat.

Rudy di Cibinong, Bogor, Rabu, mengungkapkan bahwa apapun kebijakan yang diambil Pj Bupati Bogor untuk menyelesaikan masalah tersebut, dia dan DPRD secara kelembagaan akan memberi dukungan.

"Apapun langkah PJ Bupati, kami DPRD siap mendukung apapun itu," kata Rudy.

Ia mengingatkan, penyelesaian masalah tersebut, harus mengakomodir kepentingan semua pihak, terutama kepentingan masyarakat yang kerap menjadi korban akibat lintasan truk tersebut, baik dari aspek lingkungan maupun keamanan berlalu lintas.

"Prinsipnya rasa keadilan harus dikedepankan," terang dia.

Rudy mengapresiasi itikad Pj Bupati Bogor membangun komunikasi lintas sektoral dalam memetakan persoalan tersebut.

Menurut dia, peran aktif pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat dibutuhkan untuk mengeksekusi kebijakan yang menjadi solusi jangka panjang atas persoalan tersebut.

"Intervensi pusat maupun pemprov dibutuhkan baik dari sisi regulasi dan juga dukungan anggaran. Misalnya, untuk merealisasikan pembangunan jalan baru, apakah itu jalan tol atau jalan biasa," katanya lagi.

Seperti diketahui, Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu yang baru dilantik pada Sabtu (30/12), menjadikan persoalan Parungpanjang sebagai prioritas untuk diselesaikan di era transisi pemerintahannya.

Asmawa bahkan telah meninjau kondisi jalan Parungpanjang dan pembangunan kantung parkir di perbatasan Parungpanjang-Tenjo, tepatnya di Desa Ciomas, Kecamatan Tenjo.

"Arahan pak Pj Gubernur juga adalah bagaimana mengatasi persoalan-persoalan yang saat ini ada di Parungpanjang, jalan yang kemudian yang terkait dengan pengangkutan material galian C," kata Asmawa.

Ia mengatakan akan langsung berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR, kemudian dengan provinsi Jawa Barat sesuai arahan Pj Gubernur.

"OPD mana yang harus segera dikoordinasikan, Kemudian dengan pemerintah Provinsi Banten termasuk dengan kabupaten tetangga yang terkait. Karena ini sifatnya lintas provinsi, sehingga menjadi kewenangan pemerintah pusat," katanya.