Samarinda (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik menyatakan komitmennya untuk menjaga ketahanan pangan di provinsi ini, terutama dalam rangka menyongsong Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Kami sempat meninjau lokasi bantuan pascabencana banjir yang menenggelamkan 1.500 hektare sawah petani di Kecamatan Babulu, Kabupaten PPU dan Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser," ujar Akmal Malik, di Samarinda, Selasa.

Akmal berkesempatan menyerahkan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) kepada para petani di Desa Sumber Sari Kecamatan Babulu, sebagai salah satu langkah antisipasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk mengatasi dampak banjir terhadap produksi pangan.

"Permasalahan yang dihadapi adalah persoalan ketahanan pangan dan Kaltim harus dipersiapkan sejak dini," ujar Akmal Malik.

Ia menyatakan, seluruh infrastruktur ketahanan pangan, bahkan upaya antisipasi bencana pangan harus lebih optimal dilakukan lintas sektor

Dia juga mengapresiasi atas dukungan Panglima Kodam VI/Mulawarman dan Kapolda Kaltim beserta seluruh jajaran di tingkat desa dalam program ketahanan pangan dan penanggulangan bencana.

"Seperti saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang biasa hanya mengurusi bencana juga ikut melibatkan diri menangani persoalan pangan dampak dari bencana," katanya pula.

Menurut Akmal Malik, ini bentuk kolaborasi yang luar biasa segenap organisasi perangkat daerah (OPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi bersama kabupaten juga forkopimda setempat.

Akmal Malik mengungkapkan bahwa lumbung pangan Kaltim akan dibangun terpusat di dua daerah yakni Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), yang dikenal sebagai sentra penghasil pertanian di Bumi Etam, terutama beras yang menjadi kebutuhan pangan pokok masyarakat.

Ia juga telah berdiskusi dengan para petani di Kecamatan Babulu, Kabupaten PPU mengenai masalah pertanian di wilayah mereka, seperti irigasi, infrastruktur, alsintan, pupuk, dan pascapanen.

“Di Kabupaten PPU, saya mendapat informasi bahwa terdapat sekitar sembilan ribu hektare lahan pertanian yang terbengkalai dan dikatakan lahan tidur," ujarnya lagi.

Akmal Malik mengungkapkan, tidak ada lahan tidur, yang ada orangnya yang tidur dan ketika orangnya bangun, maka lahan tersebut juga ikut bangun.

Akmal Malik juga telah meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang-Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim untuk segera memperbaiki saluran irigasi primer yang ada agar lahan pertanian eksisting bisa dialiri air

"Hal ini menjadikan proses tanam padi bisa dimulai meski musim sedang kemarau," ujarnya pula.

Sementara itu, kondisi di Kukar juga telah diinformasikan kepada Akmal Malik bahwa pemerintah kabupaten (pemkab) setempat telah menyiapkan lima kawasan pertanian terintegrasi berbasis kawasan.

Di antaranya Kecamatan Marangkayu seluas 1.476 hektare, Sebulu-Muara Kaman 3.034 hektare, Tenggarong-Loakulu 4.106 hektare, Tenggarong Seberang I seluas 4.447 hektare, dan Tenggarong Seberang II 4.447 hektare.

"Keinginan yang sama ini akan diintegrasikan agar Kaltim dapat memiliki lumbung pangan yang mampu menyuplai kebutuhan pangan pokok dalam daerah, terutama dalam rangka menyongsong IKN," katanya.

Dukungan juga mengalir dari DPRD Kaltim, yang memproyeksikan kehadiran IKN Nusantara di Kaltim akan memicu lonjakan jumlah penduduk serta kekhawatiran ketahanan pangan di provinsi ini.

Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji menyebut, kehadiran IKN Nusantara akan menimbulkan migrasi penduduk ke Kaltim, yang akan mencari peluang kerja dan usaha di kawasan baru tersebut.

Ia menyampaikan bahwa Kaltim harus siap menyambut penduduk pendatang dengan ketersediaan pangan yang memadai, sehingga tidak terjadi krisis pangan di masa depan.

"Kami mendukung upaya Pj Gubernur Kaltim untuk membangun lumbung pangan di Kukar dan PPU, yang merupakan lokasi strategis untuk mendukung IKN Nusantara," kata Seno Aji.

Baca juga: Gubernur Kaltim optimistis swasembada beras 2018 tercapai
Baca juga: BI Kaltim bantu cetak ketahanan pangan di IKN