Seoul (ANTARA) - Korea Utara memulai diskusi mengenai pembubaran lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas hubungan antar-Korea, lapor media pemerintah pada Senin, setelah pemimpin Korut Kim Jong-un mengatakan bahwa tidak ada gunanya mengupayakan rekonsiliasi dan unifikasi dengan Korea Selatan.

Menteri Luar Negeri Korea Utara Choe Son-hui memimpin diskusi dengan pejabat terkait, termasuk Ri Son-gwon, kepala Departemen Front Persatuan Utara (UFD) yang bertanggung jawab atas hubungan dengan Korea Selatan, menurut Kantor Pusat Berita Korea Utara (KCNA).

Choe "mengadakan pertemuan konsultatif dengan pejabat terkait pada 1 Januari untuk melaksanakan tugas secara menyeluruh...untuk membubarkan dan mereformasi lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas urusan yang berkaitan dengan Selatan dan perjuangan melawan musuh serta mengubah prinsip dasar dan orientasi perjuangan," kata KCNA.

Pada akhir pertemuan penting Partai Buruh pekan lalu, Kim menekankan perlunya untuk mengambil langkah untuk "menyesuaikan dan mereformasi" organisasi yang bertanggung jawab atas urusan antar-Korea, termasuk UFD, dan untuk "secara mendasar mengubah prinsip dan orientasi perjuangan."

Kim juga mendefinisikan hubungan antar-Korea sebagai "dua negara yang saling bermusuhan" dan menyerukan peningkatan persiapan untuk "menekan seluruh wilayah Korea Selatan," dan mengatakan bahwa menganggap Korea Selatan sebagai mitra rekonsiliasi dan reunifikasi adalah sebuah kesalahan.

Sumber: Yonhap-OANA

Baca juga: Pemimpin Korut minta pasukannya bersiap hadapi perang lawan AS
Baca juga: Korut batalkan perjanjian militer 2018 dengan Korsel ​​​​​​​