Cirebon (ANTARA) - Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Cirebon mengatakan Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, sudah ditetapkan menjadi salah satu kota Indeks Harga Konsumen (IHK) sehingga mulai Januari 2024 inflasi bulanannya dihitung.

“Pada 2024 akan dihitung kota IHK tidak hanya Kota Cirebon, tapi ada satu tambahan lagi yaitu Kabupaten Majalengka,” kata Kepala KPw BI Cirebon Hestu Wibowo saat dikonfirmasi di Cirebon, Jumat.
Hestu mengatakan dengan ditetapkannya Kabupaten Majalengka sebagai kota IHK, maka Badan Pusat Statistik (BPS) setempat akan menghitung laju inflasi di daerah tersebut untuk Januari tahun depan.
Selain itu, kata dia, BI Cirebon pun bakal melakukan asesmen terkait kondisi harga bahan pokok dan sebagainya di Kabupaten Majalengka yang berpotensi sebagai komponen penyumbang inflasi.
“Jadi nanti mulai Januari 2024, BPS akan merilis tingkat inflasi indikatornya bukan hanya Kota Cirebon saja, tapi ada Kabupaten Majalengka. Karena Majalengka masuk wilayah kerja kami, nanti kami melakukan asesmen terkait dengan kondisi inflasi,” katanya.
Menurut dia, dipilihnya Kabupaten Majalengka sebagai salah satu kota IHK di Jawa Barat dilatarbelakangi karena pesatnya pembangunan di daerah tersebut.
“Di Jawa Barat ada tujuh kota yang dihitung IHK, sekarang ditambah Majalengka. Jadi tidak semua daerah,” katanya.
Hestu mengemukakan selama 2023 laju inflasi di Kota Cirebon berada dalam tren penurunan dan sudah kembali pada target sasaran inflasi.
Hal itu berkat kinerja dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), yang selalu berusaha menjaga stabilitas harga pangan agar tidak melonjak sehingga laju inflasi di Kota Cirebon tetap terjaga.
“Karena di awal 2023, kita sempat mengalami shock di Januari karena inflasi bulanan di Kota Cirebon mencapai 1,1 persen. Bukan hanya tertinggi se-Jawa, tapi di tingkat nasional. Dengan koordinasi dan sinergi bersama pihak lainnya, inflasi kita sudah stabil. Mendekati akhir tahun bisa meredam laju inflasi,” katanya.

Baca juga: BI: Target investasi Ciayumajakuning tercapai 85,2 persen

Baca juga: BI Cirebon cari peluang pertumbuhan ekonomi kawasan "Segitiga Rebana"

Baca juga: BI Cirebon tertibkan "money changer" tanpa izin