"Mereka merasa menyetor ke 'bajak laut' ini menjadi suatu kewajiban, padahal enggak ada itu. Kalau keamanan ya, mestinya polisi air (polair) yang mengamankan. Jadi itu masuk pungli tuh, dalam hitungan kami," kata Ganjar saat kunjungannya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Karangsong, Indramayu, Sabtu.
Ganjar berjanji akan menyikat habis praktik 'bajak laut' tersebut dengan melibatkan aparat Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polri dan TNI jika terpilih sebagai presiden.
Menurut Amiruddin, kawanan pembajak kapal itu akan dikasih 'uang keamanan' antara Rp2 juta sampai Rp3 juta jika ingin selamat ke luar wilayah untuk menangkap ikan.
Karena kapal yang dipakai Amiruddin untuk merapat ke TPI Karangsong di Indramayu, Jawa Barat, berasal dari Tegal, Jawa Tengah.
"Penanda dia datang itu kalau ada kapal cepat yang datang. Tiap dia datang, kami kasih antara Rp2 juta sampai Rp3 juta supaya kami aman ke luar dari wilayah," kata Amiruddin.
Sementara itu, persoalan nelayan kapal kecil kurang dari 30 GT yang diceritakan ke Ganjar berbeda lagi. Salah satu yang dikeluhkan yaitu soal aturan penangkapan ikan terukur (PIT) yang membuat bingung serta soal sulitnya memperoleh bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada hari Senin, 13 November 2023, menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu eksekutif 2024.
KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian penetapan jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.
Baca juga: Arti syal Cak Imin, emosi Gibran dan Mahfud MD saat debat kedua
Baca juga: Anies: Perubahan Jakarta harus dirasakan semua daerah di Indonesia
Baca juga: Arti syal Cak Imin, emosi Gibran dan Mahfud MD saat debat kedua
Baca juga: Anies: Perubahan Jakarta harus dirasakan semua daerah di Indonesia