Jakarta (ANTARA News) - Menteri BUMN Dahlan Iskan mengisyaratkan dua perusahaan milik negara di sektor konstruksi siap menggarap proyek pembangunan Jembatan Selat Sunda.

"Dua BUMN Kontruksi siap mulai dari membuat studi kelayakan, hingga teknis pembangunan seperti pengerjaan tiang pabnrikasi, kedalaman tiang. Presentasi mereka sudah sangat lengkap," kata Dahlan di Kantor Kementerian BUMN di Jakarta, Selasa.

Menurut Dahlan, kesiapan BUMN tersebut setelah secara resmi diundang untuk menyampaikan presentasi tidak hanya konsep FS tapi hingga kontruksi.

Ia menjelaskan, sejauh ini konsep yang disampaikan kedua BUMN tersebut sangat layak direalisasikan, tinggal memilih mana di antaranya yang paling memenuhi persyaratan dalam mengembangkan sebuah mega proyek JSS tersebut.

Meski begitu, Dahlan Iskan belum merinci kedua BUMN Konstruksi yang dimaksud dengan alasan bahwa konsepnya orisinil sehingga butuh upaya lebih lanjut untuk merealisasikannya.

Diketahui hingga kini pemerintah belum memutuskan pembangunan proyek sepanjang 29 kilometer yang diperkirakan menelan investasi sekitar Rp200 triliun tersebut.

"Prinsipnya kita siap, jika ditugasi pemerintah," ujarnya.

Untuk itu ia menambahkan, dirinya saat ini masih pada posisi menunggu sampai ada penunjukan formal dari pemerintah.

Ia mengakui, belum menerima dan mengetahui kelanjutan studi kelaikan pembangunan jembatan yang menghubungkan pulau Jawa dan Sumatera itu.

Dahlan menginginkan kejelasan detail tugas dan kerja sama dengan pihak pemrakarsa dalam hal ini konsorsium PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS) yang merupakan gabungan perusahaan BUMD dan Grup Artha Graha.

"Kalau FS kontraktor saat ini harus menunggu kejelasan penugasan itu dari pemerintah. Penugasannya seperti apa, atau BUMN diminta bertemu inisiator membicarakan, saya oke saja," katanya.

Untuk itu mantan Dirut PT PLN ini berpendapat bahwa ada dua mekanisme mengenai rencana pembiayaan proyek tersebut.

"Kemungkinan pertama pembiayaan sepenuhnya melalui APBN sekitar Rp200 triliun, dengan pembiayaan bertahap yang setiap tahunnya dianggarkan sebesar Rp 20 triliun hingga selama 14 tahun," ujarnya.

Adapun skema kedua adalah pembiayaan dilakukan oleh pihak swasta melalui tender.

"Tetapi, jika pemerintah tidak mau (biaya APBN) ya sudah diserahkan ke swasta saja, ditenderkan lah, siapa yang berminat," tegasnya.

Pada kesempatan itu, Dahlan mengakui dirinya cenderung memilih untuk pembiayaan proyek dilakukan melalu APBN, karena menurutnya dana sebesar Rp200 triliun akan sangat mudah disiapkan pemerintah.

"Subsidi BBM sebesar Rp200 triliun aja bisa, jadi membiayai JSS yang butuh Rp20 triliun dalam tempo 14 seharusnya mampu," ujarnya.

Menurut catatan, sejauh ini pemerintah telah menunjuk Artha Graha Network, perusahaan milik Tomy Winata, menjadi pemenang tender untuk menjadi pemrakarsa studi kelayakan JSS dari pihak swasta dengan menggandeng sebuah BUMN.

Pihak pemrakarsa tersebut yaitu konsorsium Banten-Lampung, terdiri dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Lampung, BUMN Provinsi Banten, dan Artha Graha Network melalui PT Bangungraha Sejahtera Mulia serta Wiratman and Associates.