Makassar (ANTARA) - Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin, mendorong keterbukaan informasi tidak fokus pada pemerintah namun seluruh pelayanan di daerah itu.

Bahtiar dalam keterangannya di Makassar, Kamis, juga berharap Komisi Informasi (KI) Sulsel tidak hanya mengumumkan organisasi perangkat daerah (OPD) Lingkup Pemprov Sulsel, pemerintah kabupaten/kota, dan desa dengan keterbukaan informasi terbaik tetapi juga hasil monev dengan nilai terendah.

Baca juga: DKI tingkatkan transparansi informasi di seluruh instansi

"Komisi informasi juga harus memberikan penilaian bukan hanya pemerintah saja tapi semua lembaga pelayanan yang beroperasi di Provinsi Sulsel. Dan harus juga diumumkan yang hasil monev-nya terendah, supaya kita ada pembanding," ujarnya pada Malam Anugerah Keterbukaan Informasi 2023.

Ia mengatakan, keterbukaan informasi menjadi kunci sukses dalam tata kelola pemerintahan dan merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Sehingga dirinya mengapresiasi hasil monitoring dan evaluasi (Monev) keterbukaan informasi yang dilakukan KI Sulsel.

"Kita berada di era baru, dimana keterbukaan informasi menjadi kunci sukses dalam tata kelola pemerintahan. Sistem pemerintahan saat ini tidak lagi tertutup," katanya.

Baca juga: Jasa Marga raih penghargaan keterbukaan informasi publik 2023

Sementara, Ketua KI Sulsel Pahir Halim, menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin, yang telah banyak memberikan kontribusi terhadap KI Sulsel. Tentunya memberikan masukan dan arahan bagaimana mewujudkan keterbukaan informasi di Sulsel.

"Terima kasih Bapak Gubernur sudah banyak membantu kami. Gubernur kita ini luar biasa dengan pengalaman yang luar biasa terutama soal keterbukaan informasi publik," kata Pahir Halim.

Baca juga: Brantas Abipraya raih penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2023