Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan defisit anggaran dalam APBN 2014 diperkirakan mencapai kisaran Rp154 triliun atau 1,49 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Defisitnya itu Rp154 triliun," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Senin.

Chatib mengatakan perkiraan defisit tersebut berasal pendapatan negara yang ditetapkan pada kisaran Rp1.700an triliun dan belanja negara yang diperkirakan pada kisaran Rp1.800an triliun.

Ia juga mengatakan penetapan asumsi makro APBN 2014 akan diputuskan sesuai kisaran yang telah ditetapkan dalam rapat Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah, bulan lalu.

"Ini masih `range` tetapi dalam menyusun postur harus ada yang dipakai sesuai dalam `range` ini," ujar Chatib.

Asumsi makro APBN 2014 antara lain pertumbuhan ekonomi ditetapkan pada kisaran 6,4 persen - 6,9 persen, inflasi 3,5 persen-5,5 persen, nilai tukar Rp9.600-Rp9.800 per dolar AS dan tingkat suku bunga SPN 3 bulan 4,5 persen-5,5 persen.

Kemudian, harga ICP minyak 100 dolar AS-115 dolar AS per barel, lifting minyak 860.000-900.000 barel per hari, lifting gas bumi 1.240.000-1.250.000 barel per hari setara minyak serta lifting minyak dan gas bumi 2.100.000-2.150.000 barel per hari.

Selain itu, Chatib memastikan pemerintah akan meningkatkan alokasi belanja modal dalam APBN 2014 dan menetapkan belanja subsidi energi lebih rendah dari yang tercantum dalam APBN-Perubahan 2013.

Pemerintah juga telah menyiapkan ruang fiskal senilai Rp18,4 triliun untuk belanja infrastruktur, dana untuk Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) kesehatan, konservasi energi dan pembenahan transportasi publik.

Pemerintah menetapkan tema arah kebijakan fiskal pada 2014 adalah "Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkualitas dan Berkelanjutan Melalui Pelaksanaan Kebijakan Fiskal Yang Sehat dan Efektif".

Langkah-langkah yang akan dilakukan terkait arah kebijakan fiskal tersebut, antara lain memberi insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis, meningkatkan belanja modal secara signifikan untuk pembangunan infrastruktur dan memanfaatkan utang untuk belanja produktif. (*)