Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyerahkan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Publik (KIP) 2023 kepada 139 badan publik berpredikat informatif di Jakarta, Selasa.

Dalam sambutannya pada acara tersebut, Wapres Ma'ruf menyampaikan bahwa informasi publik yang akurat dan andal saat ini sangat vital.

"Keterbukaan informasi publik yang akurat dan andal kini menjadi sangat vital karena bangsa kita tengah menjalani proses pemilu. Aspek keterbukaan informasi diyakini sebagai kunci untuk mendorong partisipasi pemilih, serta pelaksanaan pemilu dan pilkada yang jujur dan adil," katanya.

Wapres mencermati bahwa pemerataan layanan informasi publik di seluruh penjuru Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dikerjakan bersama.

Oleh karena itu, lanjut Wapres, pemerintah terus mengupayakan pembangunan infrastruktur komunikasi, terutama di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Pada kesempatan itu, Wapres Ma'ruf menyerahkan langsung penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik kepada Badan Publik Terbaik Nasional 2023, yang terdiri dari:

Kategori Kementerian:

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Kementerian Pertanian.

Kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian:

1. Badan Pengawas Obat dan Makanan
2. Arsip Nasional Republik Indonesia
3. Otoritas Jasa Keuangan

Kategori Lembaga Non-Struktural:

1. Komisi Pemilihan Umum
2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
3. Ombudsman Republik Indonesia

Kategori Badan Usaha Milik Negara:

1. PT. Brantas Abipraya (Persero)
2. PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
3. PT. Taspen (Persero)

Kategori Perguruan Tinggi Negeri:

1. Universitas Negeri Malang
2. Universitas Gadjah Mada
3. Universitas Brawijaya

Kategori Partai Politik:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrat

Kategori Desa:

1. Desa Bumiroso, Provinsi Jawa Tengah
2. Desa Srimulyo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Desa Tegal Harum, Provinsi Bali
4. Desa Bulo, Provinsi Sulawesi Selatan
5. Desa Yayasan, Provinsi Maluku Utara
6. Desa Kampung Ruar, Provinsi Papua

Kategori Pemerintah Daerah:

1. Provinsi Aceh
2. Provinsi Jawa Tengah
3. Provinsi Kepri