"Tujuannya untuk meningkatkan standar kerja kemanusiaan. Jadi walaupun NGO, bukan seenaknya gak punya standar," kata Perwakilan APKI Rahmawati Husein di sela-sela kongres tersebut di Jakarta, Kamis.
Selain itu, katanya, kerangka tersebut berfungsi untuk memastikan kesetaraan LSM di bidang kemanusiaan dan pemerintah dalam upaya kerja kemanusiaan.
"Perlu dilihat, banyak aktor kemanusiaan di Indonesia, gak hanya pemerintah. Bukan sekadar nama, tapi juga melalui tekad bersama yang diharapkan bisa terwujud melalui Kongres Kemanusiaan Indonesia II," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Human Initiative Tomy Hendrajati mengemukakan kerangka ini juga dilengkapi dengan hierarki dan alur kerja di bidang kerja kemanusiaan.
"Kolaborasi adalah kunci. Demikian banyak kerja kemanusiaan kalau tanpa poin, tidak bisa selesai," katanya.
Senada dengan hal tersebut, Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Nelwan Harahap mengungkapkan, kolaborasi masyarakat harus diperkuat demi mewujudkan Indonesia tangguh bencana.
"Resource, kita juga penting untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. Tentunya akan lebih tertopang - bebannya - ketika terjadi interaksi sesama komunitas," katanya.
Dengan bekerja sama, Nelwan melanjutkan, seluruh pihak menjadi bertanggung jawab dan berkewajiban yang sama, tidak ada yang lebih atau kurang.
Dengan adanya Kerangka Kemanusiaan Indonesia, ia berharap bukan hanya kerja sama antara swasta dan pemerintah yang terbangun, namun juga resiliensi berkelanjutan yang dimiliki oleh masyarakat.