Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Herman Herry berkomitmen menyejahterakan nelayan, dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

“Indonesia tidak akan menjadi emas kalau nelayannya tidak sejahtera. Program utama adalah nelayan sejahtera. Nelayan sejahtera itu tidak asal bicara, tetapi peran serta pemerintah dan semua stakeholder harus bersama-sama dengan HNSI," katanya dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan sektor kelautan dan perikanan, mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional. Penegasan itu disampaikan Herman saat pelantikan pengurus DPP HNSI masa bhakti 2023-2028, di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta.

Herman Herry yang juga anggota DPR RI bersyukur, karena struktur kepengurusan DPP HNSI diisi oleh tokoh-tokoh dari berbagai macam latar belakang, dari politisi, akademisi, birokrat, pebisnis, hingga tokoh agama. Mereka antara lain Yohanis Fransiskus Lema (Anggota DPR RI), Agus Suherman (Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP), Gus Gudfan (Bendum PBNU), Sutomo (Presidium KAHMI), Lydia Assegaf (Tokoh Perempuan Alkhairaat).

"Pelantikan pengurus DPP HNSI, merupakan bagian dari rencana kerja 100 hari ke depan. Rencana 100 hari ke depan adalah melakukan konsolidasi organisasi kemudian dilanjutkan dengan pelantikan pengurus-pengurus daerah untuk wilayah provinsi DPD yang belum melakukan Musda," jelasnya.

Herman menjelaskan pendataan anggota HNSI menjadi salah satu tahap awal untuk mewujudkan kesejahteraan para nelayan. Menurutnya, dengan adanya database anggota, maka program pemerintah seperti penyaluran BBM subsidi dapat tepat sasaran.

Kami akan lakukan digitalisasi. Data anggota agar program-program pemerintah misalnya BBM subsidi dan macam-macam bisa tepat sasaran. Sehingga dengan data itu, kami bisa berbicara dengan pemerintah untuk melakukan terobosan terobosan subsidi dan kebutuhan lainnya kepada nelayan,” jelas Herman.

Selain melakukan digitalisasi database anggota, lanjut dia, program kerja utama HNSI adalah untuk memisahkan antara nelayan tradisional dengan nelayan industri. Sehingga, nelayan tradisional yang harus disentuh oleh pemerintah dalam subsidi maupun penegakan hukum bisa tepat sasaran.
Baca juga: Kemenkumham terbitkan SK kepengurusan HNSI dipimpin Herman Herry
Baca juga: HNSI gelar munas di Bali pastikan aktif perjuangkan nasib nelayan