TKN: Prabowo masuk ke pemerintah guna menghindari gesekan masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Tim Kampanye Nasional (TKN) menjelaskan tujuan Calon Presiden RI Prabowo Subianto tidak menjadi oposisi dan masuk ke pemerintah untuk menghindari gesekan masyarakat.

"Pak Prabowo diajak bergabung ke Pak Jokowi guna mengakhiri polarisasi tajam di tengah masyarakat," kata Juru Bicara Bidang HAM dan Konstitusi TKN Prabowo-Gibran, Munafrizal Manan, saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.

Menurut Munafrizal, perpecahan tersebut sudah terjadi sejak duel Prabowo dan Joko Widodo terjadi pada Pilpres 2014.

Polarisasi masyarakat itu, lanjut Munafrizal, terus berlangsung hingga Prabowo dan Joko Widodo kembali bertarung memperebutkan kursi presiden pada tahun 2019.

Mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) itu pun menjelaskan bahwa Prabowo mendapat ajakan dari Joko Widodo untuk bergabung dalam kabinet setelah pemilu selesai.

Prabowo pun setuju untuk bergabung guna menciptakan stabilitas politik yang aman dan tenteram.

"Bukan karena Pak Prabowo tidak tahan beroposisi, melainkan Jokowi dan Prabowo sama-sama ingin melihat jauh ke depan kepentingan bangsa," kata Manan.

Sebelumnya, Calon Presiden RI Anies Baswedan pada debat pilpres pertama pada Selasa (12/12) malam mengatakan bahwa Prabowo Subianto tidak tahan menjadi oposisi. Hal tersebut dikarenakan Prabowo mau masuk ke dalam tubuh pemerintah sebagai Menteri Pertahanan RI.

Hal tersebut yang dinilai Anies menimbulkan ketidakseimbangan dalam berdemokrasi lantaran tidak adanya oposisi yang berfungsi mengkritisi pemerintah.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3 pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

KPU menyelenggarakan debat pertama peserta Pilpres 2024 di Jakarta, Selasa malam, dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.