Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia berupaya menghapus kemiskinan ekstrem menjadi nol pada tahun 2024. Pada tahun 2022, angka kemiskinan ekstrem diklaim turun dari 3 persen menjadi 1,7 persen.
Upaya tersebut dilakukan dengan tiga strategi besar yakni pengurangan beban, peningkatan pendapatan, dan mengurangi kantong kemiskinan.


Pada pengujung tahun 2023, Pemerintah berjibaku mengurangi angka kemiskinan ekstrem, yang bisa diibaratkan sebagai perang semesta. Seluruh lintas kementerian berusaha memenuhi target tersebut.


Salah satunya kementerian yang menjadi leading sector pengentasan kemiskinan yakni Kementerian Sosial.


Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan sepanjang tahun 2023 dirinya khawatir akibat banyaknya kasus perundungan pada anak-anak, hingga anak mengarah pada perilaku menyakiti diri, yang akarnya dari rasa tidak percaya diri.


Hal tersebut muncul lantaran kurangnya dukungan dan contoh yang baik dari kalangan orang dewasa, terutama pada orang tua mereka saat berada pada kondisi miskin.


Dari standar Bank Dunia, sebuah keluarga dianggap lepas dari kemiskinan apabila memiliki pendapatan di atas 1,9 dolar Amerika Serikat per hari atau senilai Rp3,4 juta per bulan.


Pertama, pengurangan beban dapat dilihat dari bagaimana keseriusan Pemerintah menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).


Mensos Risma menyatakan hingga November 2023 realisasi penyaluran dua bansos tersebut telah menyentuh angka 98 persen.


Pada program BPNT/Kartu Sembako, tercatat sukses penyaluran mencapai 99,23 persen dari target Rp45,12 triliun, dengan transaksi sebesar 98,08 persen. Sedangkan PKH, sukses salur terdata sebanyak 98,20 persen dari target Rp28,70 triliun, dan transaksi sejumlah 97,30 persen.


Penyaluran bansos melibatkan sejumlah lembaga dalam pengawasanya seperti KPK, Kejaksaan Agung, BPK, BPKP, BI, OJK, dan Bareskrim Polri agar tidak terjadi adanya penyelewengan. Untuk menjangkau wilayah perintis, bansos disalurkan menggunakan jasa PT Pos Indonesia.


Langkah kedua pengentasan kemiskinan adalah peningkatan pendapatan. Mensos Risma melalui pengalamannya sebagai Wali Kota Surabaya, membawa best practice-nya, Pahlawan Ekonomi, guna meningkatkan pendapatan KPM yang membangun UMKM, untuk diterapkan ke ranah nasional.


Kemensos menggulirkan program Pahlawan Ekonomi Nasional (Pena) untuk KPM yang mau berwirausaha sejak 10 November 2022, dan masih berjalan hingga sekarang. Dalam pelaksanaan program ini, langkah pertama Kemensos membuat ekosistem agar para KPM dapat berkembang di tahun 2023.


Dalam skala kecil, program Pena berlangsung di rumah susun (rusun) yang dibangun di kompleks Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi, Jawa Barat, dan Rusun Sentra Mulia Jaya, Jakarta.


Penghuninya merupakan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), dengan biaya sewa Rp10.000 per bulan. Namun selama tinggal, mereka diwajibkan untuk mencari pendapatan dan membekali diri dengan keahlian, untuk kemudian diberikan modal usaha.


Petugas rusun akan memonitor hingga keluarga pra-sejahtera tersebut memiliki penghasilan di atas batas standar Bank Dunia untuk kemiskinan. Bila sudah mencapainya, mereka diminta keluar dari penerima bantuan untuk melanjutkan usaha secara mandiri.


Hasil dari penerima Pena di rusun Kemensos tidak sekadar mampu berwirausaha, namun budaya untuk hidup lebih baik agar kondisi mereka tidak kembali rentan miskin.


Lebih luas lagi, program Pena menjangkau penerima bansos reguler, penyandang disabilitas, penerima Atensi, hingga korban bencana yang kehilangan mata pencaharian.

Dari misi meningkatkan pendapatan, Kemensos menginginkan KPM Pena dapat menjajakan produknya untuk kalangan menengah ke atas.


Pertama, Kemensos mengadakan Klinik Pena dan Pena TV secara daring, sebagai sarana interaktif KPM Pena membekali diri dengan ilmu kewirausahaan dan manajemen keuangan. Kedua, menggandeng Tata Rupa Nusantara, sebuah organisasi kolaboratif desain produk anak muda, untuk membantu desain ulang produk UMKM penerima PENA.

Total penerima bantuan Peba pada 2023 sebanyak 12.967 KPM. Program tersebut mulai terlihat hasilnya pada bulan Juni, di mana 2.707 KPM telah siap untuk graduasi dan dinyatakan lepas dari kemiskinan ekstrem.


Kemudian di bulan-bulan berikutnya, jumlah KPM yang siap graduasi dari bantuan makin meningkat. Diharapkan KPM tersebut juga bisa melepaskan diri dari penerima bantuan sosial reguler.


Meski demikian, masih ada beberapa KPM yang sudah seharusnya graduasi namun tidak mau melepaskan diri dari penerima bansos reguler. Alasannya, pendapatan mereka masih di bawah upah minimum kota/kabupaten (UMK) yang berlaku.


Mensos Risma dalam hal ini turun langsung memberikan semangat KPM Pena ke daerah-daerah, untuk berani melepaskan diri dari penerima bantuan sosial. Hal ini dilakukan agar masyarakat lain yang membutuhkan dapat terdata kembali.


Pada graduasi terakhir periode November, sebanyak 10.073 KPM Pena telah dinyatakan siap untuk graduasi. Mayoritas KPM dalam graduasi tersebut merupakan individu disabilitas yang diberikan pelatihan agar dapat mandiri.


Di luar itu, tugas mengurangi kantong-kantong kemiskinan dilakukan secara responsif. Mensos Risma turun langsung untuk menjangkau wilayah-wilayah 3T ( Tertinggal, Terdepan, dan Terluar ) seperti Kabupaten Asmat, Papua Selatan; Pulau Nunukan dan Sebatik, Kalimantan Utara, serta Kepulauan Mapia, Papua melalui ekspedisi kebangsaan di KRI Wahidin Sudirohusodo.


Selain itu, El Nino yang memengaruhi iklim dan cuaca Indonesia, mencetuskan berbagai bencana kekeringan dan kelaparan. Bantuan Kemensos turun langsung melalui lumbung-lumbung sosial di sentra-sentra Kemensos untuk penanganan bencana kelaparan di Kabupaten Yakuhimo dan Kabupaten Puncak, Papua Tengah.


Adapun inovasi lainnya yang dilakukan Kemensos pada tahun 2023 yakni bantuan sosial untuk yatim piatu, bantuan permakanan yang disalurkan bagi anak-anak yang tinggal di panti sosial, disabilitas, dan lansia yang tinggal sendiri. Program tersebut masih berlanjut hingga memiliki anggaran untuk tahun 2024.


Hal ini menunjukkan Kemensos memberikan gambaran komprehensif tentang komitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berdaya.


Program-program tersebut bukan hanya mencakup bantuan finansial, melainkan juga menyasar aspek pendidikan, kesehatan, dan keterlibatan masyarakat.


Dengan terus memperkuat dan mengembangkan inisiatif tersebut, Indonesia dapat mengatasi tantangan kemiskinan dan membangun masa depan yang lebih cerah bagi semua warganya.