Jakarta (ANTARA) - Aliansi Selamatkan Demokrasi Indonesia (ASDI) menyampaikan pernyataan sikap terhadap situasi terkini terkait isu hak asasi manusia (HAM) dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pernyataan sikap itu disampaikan oleh tokoh dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Aida Leonardo, di sela-sela Panggung Rakyat "Bongkar" yang digelar di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu malam.

"Indonesia menghadapi ancaman serius resesi demokrasi. Ancaman ini tampak dari penyusutan ruang kebebasan publik untuk kritik dan protes, pelemahan pengawasan legislatif, dan yudikatif, hingga pelemahan integritas sistem pemilihan umum," kata Aida sebagaimana keterangan tertulisnya.

Akibatnya, sambung Aida, penegakan HAM, pemberantasan korupsi, dan kelestarian alam semakin jauh dari cita-cita reformasi 1998. Melihat hal itu, ASDI menyampaikan beberapa permintaan.

"Satu, negara harus memulihkan hak masyarakat dan menghentikan represi aparat kepada warga yang bersuara kritis di bidang HAM, lingkungan, hak perempuan atau kesetaraan gender, hak-hak adat dan anti korupsi, juga isu keragaman atau inklusivitas," tuturnya.

Baca juga: ASDI gelar panggung rakyat “Bongkar” untuk ingatkan bahaya korupsi

Baca juga: ASDI siapkan orasi kebangsaan dan panggung rakyat di Stadion GBK

Kedua, ASDI meminta negara untuk memulihkan penegakan hukum atas kasus korupsi, pelanggaran berat hak asasi, dan kejahatan ekologis yang merusak bumi, dan merenggut hak-hak generasi mendatang.

Ketiga, ASDI menyampaikan seruan memilih pemimpin yang paham terhadap hak asasi, punya integritas tinggi, tidak punya jejak melakukan pelanggaran hak asasi, dan kekuasaan inklusif dan menjunjung kesetaraan.

"Empat, menghentikan segala bentuk penggunaan aparat penegak hukum, untuk hal-hal apa pun kecuali bagi penegakan hukum yang jujur, adil, dan bermartabat," ucap Aida.

Kelima, ASDI meminta negara memulihkan integritas badan pengawas seperti DPR dan menghentikan penyalahgunaan lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK) demi kepentingan golongan tertentu.

"Enam, menjaga pemilu jujur, adil, damai, bermartabat, dan inklusif," imbuhnya.

Selain itu, ASDI juga menyerukan tiga hal, yaitu rakyat harus bergerak bersama mencegah politik dinasti; mahasiswa harus segera mengonsolidasikan diri dan mengambil langkah menegakkan demokrasi; serta persatuan rakyat tidak bisa dikalahkan.