Pemerintah gandeng JICA optimalkan pengembangan Kawasan Rebana
8 Desember 2023 08:34 WIB
Penandatanganan komitmen kerja sama pemerintah dengan Japan International Cooperation Agency melalui penandatanganan Record of Discussion (RoD) di Graha Sawala Kemenko Perekonomian pada Kamis (7/12). (ANTARA/HO-Kemenko Perekonomian)
Ba (ANTARA) - Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Kemenko Perekonomian dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjalin kerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk mengoptimalisasi pengembangan Kawasan Rebana.
Deputi Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo menjelaskan, kerja sama tersebut di antaranya untuk membahas rencana pengembangan wilayah dan penguatan framework kawasan Rebana, serta peningkatan kapasitas implementasi Rebana Metropolitan Management Authority (RMMA) di kawasan tersebut.
“Pengembangan Kawasan Rebana akan konsisten dengan strategi pengembangan ekonomi Pemerintah Indonesia yang mengintegrasikan rencana pengembangan industri dan infrastruktur, mengoptimalkan dampak ekonomi dari PSN Pelabuhan Internasional Patimban dan jalan tol trans Jawa salah satu infrastruktur proritas di Kawasan Rebana,” kata Wahyu melalui keterangan resmi di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Menteri PUPR: Hingga 2023 Kementerian PUPR menyelesaikan 99 proyek strategis
Komitmen dari kerja sama tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Record of Discussion (RoD) di Graha Sawala Kemenko Perekonomian pada Kamis (7/12).
Pelabuhan Internasional Patimban sendiri merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berlokasi di kawasan Rebana Provinsi Jawa Barat dan menyerap biaya investasi sebesar Rp5,02 triliun dan biaya konstruksi sebesar Rp2,45 triliun.
Sementara itu, Kawasan Rebana meliputi 7 Kabupaten dan Kota yakni Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon.
Kebijakan pengembangan kawasan tersebut telah dilakukan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Jawa Barat Bagian Selatan, serta Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Rebana Tahun 2020-2030.
Baca juga: RI-Jepang teken MoD proyek MRT Koridor Timur-Barat fase 1 tahap 1
Sejalan dengan kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah membentuk Rebana Metropolitan Management Authority (RMMA) atau Badan Pengelola (BP) Kawasan Metropolitan Rebana pada April 2023.
Kerja sama pengembangan Kawasan Rebana ditargetkan akan terlaksana dalam dua tahun selama periode 2024-2026, dengan fokus mengoptimalkan PSN Pelabuhan Internasional Patimban dalam Kawasan Rebana dimaksud.
“Melalui kerja sama pengembangan Kawasan Rebana ini, konektivitas Pelabuhan Internasional Patimban terhadap industri dan kawasan di sekitarnya akan semakin kuat dan diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi yang semakin signifikan bagi masyarakat tidak hanya di Kawasan Rebana, namun juga di seluruh wilayah Indonesia secara umum,” pungkasnya.
Deputi Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo menjelaskan, kerja sama tersebut di antaranya untuk membahas rencana pengembangan wilayah dan penguatan framework kawasan Rebana, serta peningkatan kapasitas implementasi Rebana Metropolitan Management Authority (RMMA) di kawasan tersebut.
“Pengembangan Kawasan Rebana akan konsisten dengan strategi pengembangan ekonomi Pemerintah Indonesia yang mengintegrasikan rencana pengembangan industri dan infrastruktur, mengoptimalkan dampak ekonomi dari PSN Pelabuhan Internasional Patimban dan jalan tol trans Jawa salah satu infrastruktur proritas di Kawasan Rebana,” kata Wahyu melalui keterangan resmi di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Menteri PUPR: Hingga 2023 Kementerian PUPR menyelesaikan 99 proyek strategis
Komitmen dari kerja sama tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Record of Discussion (RoD) di Graha Sawala Kemenko Perekonomian pada Kamis (7/12).
Pelabuhan Internasional Patimban sendiri merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berlokasi di kawasan Rebana Provinsi Jawa Barat dan menyerap biaya investasi sebesar Rp5,02 triliun dan biaya konstruksi sebesar Rp2,45 triliun.
Sementara itu, Kawasan Rebana meliputi 7 Kabupaten dan Kota yakni Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon.
Kebijakan pengembangan kawasan tersebut telah dilakukan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Jawa Barat Bagian Selatan, serta Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Rebana Tahun 2020-2030.
Baca juga: RI-Jepang teken MoD proyek MRT Koridor Timur-Barat fase 1 tahap 1
Sejalan dengan kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah membentuk Rebana Metropolitan Management Authority (RMMA) atau Badan Pengelola (BP) Kawasan Metropolitan Rebana pada April 2023.
Kerja sama pengembangan Kawasan Rebana ditargetkan akan terlaksana dalam dua tahun selama periode 2024-2026, dengan fokus mengoptimalkan PSN Pelabuhan Internasional Patimban dalam Kawasan Rebana dimaksud.
“Melalui kerja sama pengembangan Kawasan Rebana ini, konektivitas Pelabuhan Internasional Patimban terhadap industri dan kawasan di sekitarnya akan semakin kuat dan diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi yang semakin signifikan bagi masyarakat tidak hanya di Kawasan Rebana, namun juga di seluruh wilayah Indonesia secara umum,” pungkasnya.
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2023
Tags: