Jakarta (ANTARA) - Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkomitmen untuk tetap memprioritaskan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di tengah pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Ganjar mengatakan janji tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama dengan Calon Wakil Presiden, Mahfud Md, yang ditunjukkan dengan melakukan kunjungan ke daerah 3T pada awal masa kampanye.

"Nah, kenapa saya memulai dari Merauke dan Pak Mahfud dari Sabang, kemudian saya ke NTT (Nusa Tenggara Timur) itu untuk melihat, mendengar, dan merasakan secara langsung karena itu prioritas," kata Ganjar di Menara Pandang IKN, Kalimantan Timur, Kamis

Ganjar menjamin pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan sepenuhnya digunakan untuk pembangunan IKN.

"Karena ini butuh proses dan perencanaan terukur yang sudah disiapkan, maka daerah-daerah yang membutuhkan bantuan tidak boleh ditinggalkan," ujar Ganjar.

Dalam kesempatan ini, Ganjar juga mengatakan dalam pembangunan IKN sebisa mungkin menggunakan sumber daya dalam negeri. Pemerintah, kata dia, bisa mengajak investor asing meskipun upaya itu tidak wajib dilakukan.

"Karena skemanya tidak tunggal, ini membangun ibu kota. Kalau membangun ibu kota, seoptimal mungkin kita menggunakan kekuatan sendiri," kata Ganjar.

Baca juga: Prabowo janji tambah anggaran pembangunan IKN jika menang pemilu

Baca juga: Ganjar: Investor IKN "wait and see" iklim politik

Meski begitu, tidak menutup kemungkinan bila ada sektor privat yang potensial untuk diajak dalam pembangunan IKN, sekaligus dapat ditawarkan kepada para investor lain.

Ganjar berada di IKN dalam rangka kampanye Pilpres 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (nomor urut 1), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (nomor urut 2), dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (nomor urut 3).

Masa kampanye dijadwalkan berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, dan pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Baca juga: Pimpinan DPRD Kaltim kecewa pernyataan Capres Anies soal IKN

Baca juga: Anies: anggaran pembangunan IKN lebih baik dialokasikan ke pendidikan