Banyuwangi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, kembali meraih predikat A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan nilai tertinggi dan terbaik se-Indonesia.

Penilaian predikat SAKIP ini diukur dari berbagai indikator perencanaan dan pengukuran kinerja birokrasi secara rigid dan terukur. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam acara RBXperience dan penyerahan Hasil Evaluasi RB, AKIP dan ZI, Kementerian PAN-RB, di Bali, Selasa.

"Saya ucapkan selamat, semoga ini menjadi motivasi untuk melakukan terobosan dalam menggerakkan reformasi birokrasi yang berdampak langsung bagi masyarakat," ujar Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam keterangan tertulis diterima di Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu.

Secara umum Wapres mengapresiasi peningkatan persentase instansi pemerintah dengan indeks reformasi birokrasi baik dan akuntabilitas kinerja berkategori "Baik" ke atas.

Baca juga: Wapres Ma’ruf serahkan penghargaan SAKIP dan zona integritas

Baca juga: Wapres ke Bali untuk serahkan penghargaan SAKIP dan zona integritas

"Ini merupakan hasil positif reformasi birokrasi di Indonesia," kata Ma'ruf Amin.

SAKIP merupakan sistem terintegrasi dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan. Terdapat sejumlah fokus pelaporan dan evaluasi, yaitu laporan anggaran, kinerja output program pembangunan, kinerja outcome program, dan kinerja sasaran.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, penghargaan ini merupakan tahun ketujuh mendapat nilai SAKIP A, dan bahkan Banyuwangi merupakan kabupaten pertama peraih SAKIP A pada 2017.

Selain Banyuwangi meraih SAKIP A dengan nilai tertinggi, dalam kesempatan itu unit kerja Banyuwangi juga meraih prestasi. Puskesmas Sempu meraih unit kerja pelayanan berpredikat menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Selain itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banyuwangi meraih unit kerja pelayanan berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi.

"Kami bersyukur mampu mempertahankan SAKIP A. Bagi kami, ini bukan semata-mata soal penghargaan, namun tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Penghargaan ini menjadi evaluasi kami untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan dampak kinerja bisa kita ukur dengan baik," kata Ipuk.

Bupati Ipuk menambahkan, penghargaan ini buah kekompakan semua OPD di Banyuwangi, dan fokus kinerja untuk menghasilkan outcome yang berdampak pada masyarakat, bukan hanya sekadar bekerja.

Dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia, hanya 15 kabupaten/kota yang memiliki predikat SAKIP A, dan Banyuwangi meraih nilai tertinggi atau terbaik se-Indonesia.*

Baca juga: Menteri PAN-RBminta evaluasi SAKIP-Zona Integritasharus berdampak

Baca juga: Menpan-Mensos bahas percepatan RB tematik untuk entaskan kemiskinan